test Story: BKPM Optimistis Ekonomi Tumbuh 6,8 Persen pada 2010-2014
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) optimistis pertumbuhan ekonomi mencapai 6-6,8 persen per tahun dengan asumsi nilai kebutuhan investasi nasional mencapai sekitar Rp2.000 triliun per tahun.
“Untuk mencapai nilai rata-rata investasi nasional Rp2.000 triliun per tahun cukup realistis, meskipun tetap membutuhkan usaha yang serius,” kata Kepala BKPM Gita Wirjawan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (23/11).
Menurut Gita, bila nilai tersebut tercapai maka kontribusi nilai investasi terhadap PDB akan meningkat dari sekitar 30 persen pada 2010 dan sekitar 35 persen pada 2014.
Dengan naiknya kontribusi kontribusi investasi pada periode tersebut, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan investasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas, lanjut Gita, peran investasi dari pemerintah harus lebih ekspansif dan secara nyata dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat.
“Pertumbuhan harus berbasis peningkatan produksi pengolahan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan berbasis konsumsi,” tegasnya.
Ia mengilustrasikan, bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen yang didasarkan pada basis produksi maka dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 400.000 orang per tahun.
Sementara jika pertumbuhan berbasis konsumsi hanya menyerap tenaga kerja 50.000-100.000 orang.
Selanjutnya diutarakan Gita, dengan asumsi pertumbuhan 6-6,8 persen per tahun maka proyeksi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2010-2014 mencapai Rp225,5 triliun sampai Rp253,2 triliun.
Sementara itu proyeksi rencana total investasi per tahun untuk PMA dan PMDN antara Rp699,1-Rp784,9 triliun.
Untuk mewujudkan sasaran investasi itu, Gita menjelaskan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga kestabilan ekonomi dan politik, menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha.
Selanjutnya meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi. “Perlu pula perkuatan kemampuan UMKM, serta harmonisasi dan koordinasi antarseluruh lembaga terkait penanaman modal dalam rangka sinkronisasi kebijakan,” tegas Gita. (Ant/OL-7)
dari:mediaindonesia.com
Halaman Depan | Lihat Daftar story |
Trackback URI
| Beli |
