“Semestinya sebuah undang-undang tidak terlalu kaku. Kalau orang berkeluh kesah seperti Prita Mulyasari dan Luna Maya, mestinya tidak perlu dikekang. Jangan sampai sebuah undang-undang mengekang kebebasan masyarakat,” kata Sumartono di Padang, Kamis.

Penulis buku” Komunikasi Kasih Sayang “itu menilai, yang harus dibatasi undang-undang dalam pemanfaatan teknologi internet adalah penyebaran pornografi atau situs-situs porno, hal-hal yang menganggu instabilitas negara, dan hal-hal yang bersifat sara.

Menurut dia, pemerintah mestinya saat ini lebih mendorong distribusi pemanfaatan teknologi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun dalam konteks itu, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari pornografi, melalui internet. Karena itu, Master Ilmu Komunikasi jebolan Universitas Padjajaran Bandung itu mengaku tidak setuju apabila UU ITE dihapuskan.

“Pemerintah memang berkewajiban melindungi masyarakat dari ekses negatif penggunaan teknologi informasi, khususnya yang menyangkut pornografi, SARA dan hal-hal yang mengganggu stabilitas,” kata dia.

Kasus yang dialami artis Luna Maya, menurut dia, mesti menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Dalam kontek komunikasi antarpersona yang menggunakan teknologi, tidak tertutup kemungkinan sebuah pesan bisa menimbulkan ketersinggungan pihak lain karena sudah masuk ke ruang publik.

“Misalnya saya mengirim SMS kepada seorang teman, dan tidak tertutup kemungkinan isi SMS ini sampai ke pihak lain, dan menimbulkan pihak lain itu tersinggung. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan,” ujar dia.

Namun dia mengatakan, kasus Prita dan Luna yang berkeluh kesan mestinya tidak menjadi kasus pidana. Justru itu menjadi masukan berharga bagi pihak lain.

“Mestinya keluh kesahnya ditanggapi positif oleh pihak yang jadi sasaran keluhan,” kata penulis buku” Komunikasi Investasi Sukses” itu.

Menurut dia, pihak yang menjadi sasaran keluhan mesti introspeksi diri. Apabila betul apa yang menjadi keluhan, maka ke depannya, mereka memperbaiki diri.

Pasca mengapungnya kasus artis Luna Maya yang menyampaikan kekesalannya lewat twitter pada jurnalis infotainment, reaksi terhadap penghapusan UU ITE bergulir.

Luna terancam dikenakan pasal 27 UU ITE dengan ancaman penjara maksimal enam tahun atau denda Rp 1 miliar.

Pada Kamis, puluhan jurnalis Surabaya dari berbagai media massa menggelar unjuk rasa di persimpangan Jalan Raya Gubeng, Surabaya, menuntut UU ITE dicabut. Dalam aksinya, wartawan yang tergabung dalam Aliansi Pro Kebebasan Berekspresi (APKB) itu, mereka mengusung foto Luna Maya dan Prita Mulyasari itu dengan membentangkan sejumlah poster bernada kecaman terhadap pekerja infotainment.

Poster yang dibawa antara lain berbunyi “Produk Infotainmet Tidak Mendidik”, “Gosip” (diberi tanda silang X), “Jurnalis = Pewarta, Bukan Pembawa Petaka”, “Cabut UU ITE”, dan sebagainya.

Antara – Jumat, 25 Desember
via: m.yahoo.com

“Ada penarikan dana pihak ketiga mencapai Rp 4 triliun yang dilakukan selama lima hari setelah keputusan bail out,” ujar Eva di Jakarta, Rabu 23 Desember 2009.

Eva meminta PPATK meneliti lebih detail nama-nama yang ada termasuk apakah ada kaitannya dengan partai politik tertentu. “Saya akan surati PPATK, agar meneliti aliran dana itu, setelah itu saya cek ke KPU,” ujarnya.

Namun Eva belum berpendapat dana tersebut untuk kepentingan politik. “Kami tak punya kemampuan teknis seperti pihak berwajib untuk melacak itu,” ujarnya.

Jadi, siapa saja deposan besar yang mencairkan dana dari Century pada November 2009 itu? “Salah satunya seperti kita ketahui BS,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Pansus Bambang Soesatyo juga melansir keberadaan satu deposan besar yang mirip namanya dengan nama perusahaan penyumbang salah satu partai politik. “Yang bisa saya sampaikan ada mirip nama perusahaan penyumbang salah satu parpol,” kata Bambang melalui telepon.

Apakah parpol itu Demokrat? “Wah saya tidak tahu, itu rahasia,” kata politisi Golkar itu.

“Kalau pun perusahaan penyumbang parpol, Pansus tidak bisa mengulik lebih jauh karena Pansus hanya fokus pada kebijakan. Kalau pun ada, paling rekomendasi kepada pihak berwajib. Pansus bisa meminta KPK atau kepolisian untuk menindaklanjuti,” ujar Bambang.

vivanews.com

Tapi Aku tetap cinta Jakarta. Karena Jakarta menyimpan hal baik yang lain. Tempat menempa hidup, mencari nafkah, atau ada yang menemukan cinta. Jakarta, kalau penghuninya saja tak peduli, bagaimana nasibmu nanti.

So, I LOVE JAKARTA.

warna: PUTIH DAN MERAH
Harga: 50 Ribu + ongkos kirim

Dengan kaos ini: Keep jakarta Clean anda turut kampanye unruk menjaga Jakarta bersih. Tak perlu pakai otot atau marah-marah, cukup pakai kaos, sudah gaya, lalu mengena.

Tersedia: Hitam dan Putih

Harga: 50 Ribu, belum termasuk ongkos kirim.
Untuk dalam kota Jakarta, ongkos kirim 10 ribu.

Pada tahun 70-an sebelum terjadinya peristiwa malari para pemuda dan mahasiswa seringkali mengunakan kaos-kaos yang bertuliskan kalimat sindiran yang dikenal dengan istilah poli-shirt (gabungan dari poltik dan t-shirt). Banyak kata-kata yang terkadang membuat mata dan telinga penguasa kala itu menjadi panas ketika melihatnya seperti kalimat “Di Cari Presiden Baru” suatu kalimat yang sangat berani dan tentunya akan dianggap subversive oleh pemerintah saat itu.

Setelah terjadinya peristiwa Malari dan peraturan NKK/BKK mengenai normalisasi kehidupan kampus pada dasawarsa akhir 70 sampai dengan 80an kata-kata atau kalimat kritis pada desain kaos menjadi sesuatu yang dilarang, sehingga yang muncul hanyalah kalimat sindiran halus dengan mengambil kutipan dari sajak-sajak karangan pujangga yang terkenal pada saat itu.

Dasawarsa 90-an mulai tumbuh generasi baru dari desain t-shirt, ketika itu bermunculan desain kaos yang bertemakan anekdot atau plesetan dari suatu kalimat, gambar, ataupun pribahasa yang dipelopori oleh produsen Dagadu dari Yogyakarta dan Jogger dari Bali.

Saat ini muncul kaos yang bernama distro, distribution outlet. Kaos seperti ini mengutamakan ekslusivitas, diproduksi terbatas. Bahkan ada yang hanya diproduksi satu. Di oerban.com anda juga bisa memesan kaso dengan desain unik, satu-satunya di dunia, dan hanya anda yang memakai. Anda bisa memesan satu atau dua untuk pacar anda. Konsep pemasaran seperti ini mengaruskan produsen mencipta beragam tema untuk menjaring pelanggan baru. Di sinilah tantanganya, desain yang unik, bagus tentu akan dimintai.

Kaos oblong banyak beredar di toko, namun kalau anda menginginkan kaos unik dan ekslusif, anda bisa memesan di oraban.com

“Untuk mencapai nilai rata-rata investasi nasional Rp2.000 triliun per tahun cukup realistis, meskipun tetap membutuhkan usaha yang serius,” kata Kepala BKPM Gita Wirjawan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Gita, bila nilai tersebut tercapai maka kontribusi nilai investasi terhadap PDB akan meningkat dari sekitar 30 persen pada 2010 dan sekitar 35 persen pada 2014.

Dengan naiknya kontribusi kontribusi investasi pada periode tersebut, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan investasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas, lanjut Gita, peran investasi dari pemerintah harus lebih ekspansif dan secara nyata dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat.

“Pertumbuhan harus berbasis peningkatan produksi pengolahan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan berbasis konsumsi,” tegasnya.

Ia mengilustrasikan, bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen yang didasarkan pada basis produksi maka dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 400.000 orang per tahun.

Sementara jika pertumbuhan berbasis konsumsi hanya menyerap tenaga kerja 50.000-100.000 orang.

Selanjutnya diutarakan Gita, dengan asumsi pertumbuhan 6-6,8 persen per tahun maka proyeksi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2010-2014 mencapai Rp225,5 triliun sampai Rp253,2 triliun.

Sementara itu proyeksi rencana total investasi per tahun untuk PMA dan PMDN antara Rp699,1-Rp784,9 triliun.

Untuk mewujudkan sasaran investasi itu, Gita menjelaskan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga kestabilan ekonomi dan politik, menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha.

Selanjutnya meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi. “Perlu pula perkuatan kemampuan UMKM, serta harmonisasi dan koordinasi antarseluruh lembaga terkait penanaman modal dalam rangka sinkronisasi kebijakan,” tegas Gita. (Ant/OL-7)

dari:mediaindonesia.com

“Untuk mencapai nilai rata-rata investasi nasional Rp2.000 triliun per tahun cukup realistis, meskipun tetap membutuhkan usaha yang serius,” kata Kepala BKPM Gita Wirjawan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Gita, bila nilai tersebut tercapai maka kontribusi nilai investasi terhadap PDB akan meningkat dari sekitar 30 persen pada 2010 dan sekitar 35 persen pada 2014.

Dengan naiknya kontribusi kontribusi investasi pada periode tersebut, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan investasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas, lanjut Gita, peran investasi dari pemerintah harus lebih ekspansif dan secara nyata dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat.

“Pertumbuhan harus berbasis peningkatan produksi pengolahan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan berbasis konsumsi,” tegasnya.

Ia mengilustrasikan, bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen yang didasarkan pada basis produksi maka dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 400.000 orang per tahun.

Sementara jika pertumbuhan berbasis konsumsi hanya menyerap tenaga kerja 50.000-100.000 orang.

Selanjutnya diutarakan Gita, dengan asumsi pertumbuhan 6-6,8 persen per tahun maka proyeksi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2010-2014 mencapai Rp225,5 triliun sampai Rp253,2 triliun.

Sementara itu proyeksi rencana total investasi per tahun untuk PMA dan PMDN antara Rp699,1-Rp784,9 triliun.

Untuk mewujudkan sasaran investasi itu, Gita menjelaskan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga kestabilan ekonomi dan politik, menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha.

Selanjutnya meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi. “Perlu pula perkuatan kemampuan UMKM, serta harmonisasi dan koordinasi antarseluruh lembaga terkait penanaman modal dalam rangka sinkronisasi kebijakan,” tegas Gita. (Ant/OL-7)

dari:mediaindonesia.com

“Untuk mencapai nilai rata-rata investasi nasional Rp2.000 triliun per tahun cukup realistis, meskipun tetap membutuhkan usaha yang serius,” kata Kepala BKPM Gita Wirjawan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Gita, bila nilai tersebut tercapai maka kontribusi nilai investasi terhadap PDB akan meningkat dari sekitar 30 persen pada 2010 dan sekitar 35 persen pada 2014.

Dengan naiknya kontribusi kontribusi investasi pada periode tersebut, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan investasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas, lanjut Gita, peran investasi dari pemerintah harus lebih ekspansif dan secara nyata dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat.

“Pertumbuhan harus berbasis peningkatan produksi pengolahan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan berbasis konsumsi,” tegasnya.

Ia mengilustrasikan, bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen yang didasarkan pada basis produksi maka dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 400.000 orang per tahun.

Sementara jika pertumbuhan berbasis konsumsi hanya menyerap tenaga kerja 50.000-100.000 orang.

Selanjutnya diutarakan Gita, dengan asumsi pertumbuhan 6-6,8 persen per tahun maka proyeksi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2010-2014 mencapai Rp225,5 triliun sampai Rp253,2 triliun.

Sementara itu proyeksi rencana total investasi per tahun untuk PMA dan PMDN antara Rp699,1-Rp784,9 triliun.

Untuk mewujudkan sasaran investasi itu, Gita menjelaskan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga kestabilan ekonomi dan politik, menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha.

Selanjutnya meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi. “Perlu pula perkuatan kemampuan UMKM, serta harmonisasi dan koordinasi antarseluruh lembaga terkait penanaman modal dalam rangka sinkronisasi kebijakan,” tegas Gita. (Ant/OL-7)

dari:mediaindonesia.com