Oleh: Syamsudin Kadir*
Oerban.com — Kang Dedi Mulyadi (KDM) dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 pada Kamis, 20/2/2025. Pada Jumat, 30/5/2025 ia memimpin Jawa Barat genap 100 hari. Pada Rabu, 28/5/2025, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei berjudul “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa”.
Survei dilakukan pada 12-19/5/2025. Populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia di Pulau Jawa yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Secara khusus untuk Jawa Barat, survei ini menjadi bahan penguji awal 100 hari kepemimpinan KDM. Bukan saja tentang bagaimana ia memimpin, tapi juga apa yang menjadi tantangan berat kepemimpinannya ke depan.
Dalam survei tersebut, jumlah sampel di Jawa Barat sebanyak 600 responden. Penarikan sampel menggunakan metode multi stage random sampling. Dengan asumsi metode simple random sampling, jumlah sampel 600 dengan toleransi kesalahan 4,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei itu, KDM meraih tingkat kepuasan mencapai 94,7 persen. Rinciannya, sebanyak 41 persen responden merasa sangat puas, 54 persen cukup puas, 4 persen kurang puas, 0 persen tidak puas sama sekali, dan 1 persen tidak menjawab.
Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KDM menjadi yang paling tinggi di Pulau Jawa. Satu sisi ini sebuah kebanggaan, namun di sisi lain menimbulkan pekerjaan besar sebagai pemimpin di tengah kondisi masyarakat Jawa Barat yang masih menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks.
Di urutan kedua, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meraih tingkat kepuasan sebesar 83,8 persen. Ketiga, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa di urutan ketiga dengan kepuasan 75,3 persen.
Keempat, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meraih tingkat kepuasan sebesar 62,5 persen. Kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung meraih tingkat kepuasan 60,5 persen. Keenam, Gubernur Banten Andra Soni meraih tingkat kepuasan 50,8 persen.
Kita harus akui, 100 hari pertama merupakan merupakan fase bulan madu, ketika euforia kemenangan dan ekspektasi publik masih tinggi. Sehingga dukungan publik terhadap KDM masih sangat tinggi.
Tapi ini juga merupakan fase transisi yang menantikan perjalanan kepemimpinan ke depan. Walaupun pengalaman politik KDM cukup panjang, puluhan tahun di legislatif dan eksekutif, namun menjadi gubernur adalah pengalaman yang berbeda, sehingga kepuasan yang diperoleh sebetulnya menimbulkan tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi pada kondisi ril setiap warga, orang per orang.
Pesan Di Balik Survei 100 Hari
Sebagai pemimpin di provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, mencapai 50 juta jiwa dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, hasil survei 100 hari dapat digunakan untuk melihat tiga hal utama, yaitu (1) karakter kepemimpinan, (2) prioritas kebijakan, dan (3) penciptaan momentum.
Pertama, karakter kepemimpinan. Dalam hal karakter, KDM sudah menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat sebagai ciri utama. Apalagi dalam berbagai riset, mayoritas masyarakat Jawa Barat menginginkan pemimpin yang merakyat, turun langsung, dan memperjuangkan kepentingan publik.
Kedua, prioritas kebijakan. Seorang gubernur, dalam hal KDM, harus mampu menentukan skala prioritas dalam menangani berbagai persoalan strategis di Jawa Barat.
Sejumlah isu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SDM telah dan sedang dijalani, tetapi dalam sistem kebijakan yang teknokratik masih memerlukan pembenahan.
Walau umumnya sudah menuju ke arah situ, namun KDM perlu lebih aktif melibatkan elemen elemen birokrasi dan non pemerintah sebagai partner menentukan arah dan bentuk kebijakannya selanjutnya.
Ketiga, penciptaan momentum. KDM termasuk yang pandai menciptakan momentum.
Hal ini ditandai adanya program pembinaan dibarak militer, penutupan tempat wisata yang melanggar hukum, pemutihan utang pajak kendaraan, peniadaan study tour bagi siswa, adanya batasan jam malam bagi pelajar untuk di luar rumah, dan sebagainya.
Namun, keberhasilan jangka panjang justru ditentukan dari kemampuan KDM memasukkan momentum itu ke dalam sistem birokrasi.
Sehingga berbagai momentum masuk ke dalam sistem birokrasi yang kompleks, bukan aksi-aksi yang kesannya sangat personal atau individualistik.
Sebagai warga Jawa Barat dan penulis buku “Kang Dedi Mulyadi: Memimpin dengan Hati” (April 2025), saya sepakat dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang menjelaskan bahwa tingkat kepuasan terhadap KDM tidak semata-mata didasari oleh faktor emosional.
Karena itu, KDM tak perlu terjebak pada persepsi kepuasan atas kinerja sebagaimana yang dirilis oleh lembaga survei saat ini an sich.
Sebab ia mesti mampu menyelesaikan agenda teknokratik sekaligus kerja-kerja konkret yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Itulah tanggung jawab besar yang mesti dituntaskan sedikit demi sedikit oleh KDM.
Tanggungjawab Kepemimpinan
KDM perlu diingatkan bahwa kondisi ril setiap warga masyarakat Jawa Barat merupakan tanggung jawab utamanya sebagai gubernur.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Barat berada di angka 3,89 juta orang atau 7,46 persen.
Walaupun angkat tersebut menurun 0,16 persen dari Maret 2023 dan turun 0,52 persen dari September 2022, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat masih yang terbanyak kedua di Indonesia.
Selain itu, KDM juga dihadapkan dengan angka pengangguran di Jawa Barat. BPS Jawa Barat, dalam rilis resminya pada Senin, 5/5/2025 menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 4,98 persen pada triwulan I 2025 (year-on-year), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp734,08 triliun atas dasar harga berlaku.
Angka tersebut berhadapan dengan realitas pengangguran di Jawa Barat. Data terbaru dari BPS Jawa Barat per Februari 2025 menyebutkan, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai 1,72 juta jiwa, itu tertinggi secara nasional.
KDM juga dihadapkan pada ironi besar di mana lebih dari 658 ribu anak usia 7-18 tahun di Jawa Barat tercatat tidak bersekolah sebagaimana yang dipublikasi oleh BPS Jawa Barat yang bertajuk Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 beberapa waktu lalu.
Dalam publikasi tersebut disebutkan, data Dasbor Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) milik Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin Kemdikbud) yang diperbarui pada 14/11/2024.
Bayangkan saja, jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat mencapai 658.831 orang. Angka tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni 164.631 anak drop out (DO) atau putus sekolah di tengah jenjang pendidikan.
Kemudian 198.570 anak lulus tidak melanjutkan (LTM) menyelesaikan jenjang SD, SMP, atau SMA tapi tidak melanjutkan dan 295.530 anak belum pernah bersekolah (BPB) tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali.
Lalu, dari total anak DO, hampir 25 persen di antaranya putus sekolah saat SD. Sisanya terbagi cukup merata antara SMP dan SMA/SMK, yakni masing-masing sekitar 38 persen.
KDM dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang peduli masyarakat dan tegas dalam memutuskan kebijakan publik, namun ia harus tetap memperhatikan dampak sosial dan sisi kemanusiaan dari setiap keputusan yang diambil.
KDM kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang mengutamakan aspek kemanusiaan dan kerakyatan, namun ia mesti bertindak di atas koridor peraturan dan pelibatan birokrasi yang solid.
Sehingga KDM tidak terkesan “one man show“, tapi pemimpin yang melibatkan semua elemen birokrasi. Kerja-kerja sat set ala KDM harus diimbangi oleh kerja-kerja teknokratik dalam bingkai sistem yang efektif dan produktif.
*Penulis merupakan Penulis Buku “Kang Dedi Mulyadi: Memimpin dengan Hati”
 dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Pada Jumat, 30/5/2025 ia memimpin Jawa Barat genap 100 hari){kind=link}