Oleh: Tiara Sabrina*
Oerban.com – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) mengusung slogan pembangunan: “BERKAH” (Bersih, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, dan Harmonis). Sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Kuala Tungkal, saya ingin menyoroti satu aspek dari slogan tersebut: apakah betul pembangunan di daerah ini sudah “BERKAH” bagi semua, atau justru menimbulkan ketimpangan yang terasa nyata?
Di bawah kepemimpinan saat ini, Bupati Tanjung Jabung Barat patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian dan kerendahan hati untuk turun langsung ke desa-desa. Beliau tidak malu membersihkan drainase, memancing bersama warga, nongkrong di warung kopi, makan bersama rakyat kecil, bahkan mengunjungi masyarakat yang sedang sakit maupun dalam kondisi kurang mampu. Pendekatan ini secara simbolis mendekatkan pemimpin dengan rakyat, dan secara tidak langsung turut membantu perputaran ekonomi UMKM lokal.
Saya tidak menutup mata terhadap capaian pembangunan di Tanjab Barat. Pemerintah daerah berhasil membuka akses jalan di beberapa kecamatan, menghadirkan festival budaya seperti Arakan Sahur, dan memberikan ruang partisipasi publik lewat media sosial pemerintah. Namun, keberhasilan itu tidak boleh menutupi fakta bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah masih sangat mencolok.
Kehadiran fisik kepala daerah di pelosok belum sepenuhnya menjelma menjadi pemerataan pembangunan yang konkret dan menyeluruh. Banyak wilayah yang belum tersentuh, belum merasakan dampak langsung dari program-program prioritas. Infrastruktur dasar masih memprihatinkan di sejumlah kecamatan, jalan-jalan yang rusak berat belum diperbaiki secara menyeluruh, dan pelayanan publik tidak merata. Artinya, langkah-langkah populis dan karismatik belum sejalan dengan hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang RPJMD 2024–2029 jelas mengamanatkan pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar yang merata ke seluruh wilayah kabupaten. Namun, kenyataannya, kebijakan itu hanya menjadi alat legitimasi untuk mengalirkan anggaran berlimpah ke Kuala Tungkal sementara daerah lain seperti Senyerang, Tungkal Ulu, dan Batang Asam tetap terabaikan dan terlunta-lunta.
Bukan asumsi. Data Dinas PUPR Tanjab Barat tahun 2025 menyebutkan bahwa dari total 982,16 km jalan kabupaten, sebanyak 413 km dalam kondisi rusak berat, mayoritas berada di Kecamatan Senyerang, Tungkal Ulu, Batang Asam, Merlung dan Seberang Kota. Sementara di Kuala Tungkal, pemerintah menggelontorkan dana lebih dari Rp20,1 miliar dari APBD 2024 hanya untuk beautifikasi kota: trotoar, lampu hias, taman median, dan proyek estetik lainnya.
Kebijakan pembangunan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjab Barat 2021–2026, yang menyatakan komitmen untuk “peningkatan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah”. Tapi fakta lapangan jauh dari pernyataan itu. Selama musim hujan, jalan utamanya tertutup air pasang, berlubang dalam, dan warga terpaksa melewati jalan setapak penuh semak belukar, hanya untuk menuju pasar atau sekolah. Motor mogok, akses terhambat, dan waktu tempuh bisa dua kali lipat lebih lama dari normal.
Keluhan warga tentang jalan rusak dan saluran air mampet telah berulang kali disuarakan, namun respon birokrasi minim. Apakah ini salah bupati? Tidak sepenuhnya. Tapi birokrasi di bawahnya terbukti lamban, tidak akuntabel, bahkan tidak kenal wilayah yang mereka pimpin.
Salah satu kasus mencolok adalah pada kolom komentar akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjab Barat di TikTok tidak tau dimana letak desa yang dimaksud ketika warganya mengeluhkan jalan rusak. Bukankah itu memalukan? Bagaimana mungkin birokrasi digital gagal mengenali peta daerahnya sendiri?
Lebih dari itu, anggaran daerah menjadi ruang eksklusif milik segelintir elit. Banyak pos proyek yang muncul dalam dokumen anggaran, tetapi tidak jelas realisasinya. Masyarakat tidak diberi akses transparan untuk mengecek apa yang sedang dibangun, siapa pelaksananya, dan sejauh mana progresnya. Ini bertentangan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan prinsip good governance.
Saya sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, mengadvokasi secara tegas: Pemkab Tanjab Barat harus segera mengevaluasi kebijakan sektoral yang tidak berpihak kepada wilayah tertinggal. RPJMD harus dibuka ulang untuk koreksi arah, penganggaran harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya seremonial pusat kota. Realisasi belanja infrastruktur harus diaudit oleh lembaga independen dan dibuka ke publik.
Lebih penting lagi, birokrasi Tanjab Barat harus diberi pelatihan ulang soal etika pemerintahan dan kompetensi pelayanan. Sudah saatnya sistem ini dibersihkan dari ketertutupan, dari budaya saling tutup mata, dan dari manipulasi data pembangunan. Jika tidak, slogan “BERKAH” hanya akan menjadi ironi: kota yang indah di depan, tapi luka parah di belakang.
Keadilan wilayah tidak boleh hanya menjadi wacana dalam RPJMD, tetapi harus terlihat di jalan yang bisa dilalui anak sekolah, jembatan yang aman bagi ibu hamil, dan saluran air yang tidak membanjiri rumah warga. Pembangunan bukan soal pusat, tapi soal menyatukan seluruh wilayah tanpa meminggirkan siapa pun.
Sebagai mahasiswa, saya tidak menulis ini karena benci pada pemerintah daerah. Justru sebaliknya saya ingin Tanjab Barat menjadi rumah besar yang adil, bukan hanya dicat di bagian berandanya saja, tapi juga kuat dan utuh dari dalam. Saya ingin melihat anak-anak di Desa Mendahara bisa sekolah dengan aman tanpa harus menyeberangi jembatan rapuh. Saya ingin melihat UMKM di Desa Teluk Nilau bisa mengirim produk ke kota tanpa terkendala jalan berlumpur.
Jika slogan “BERKAH” benar-benar hendak diwujudkan, maka sudah saatnya pemerintah Tanjab Barat membuka mata dan telinga. Ketimpangan bukan sekadar statistik, tapi luka yang dirasakan setiap hari oleh warga yang dipinggirkan. Dan pembangunan, semestinya bukan sekadar tumpukan beton di kota, tapi jembatan harapan bagi semua yang tinggal di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
.){kind=link}