Jakarta, Oerban.com – Meski presiden beserta jajaran telah menegaskan jika banjir Kalsel disebabkan oleh anomali cuaca, simpang siur mengenai data dan fakta penyebab banjir nampaknya belum juga menemui hasil yang konkret.
Di tengah carut-marutnya kondisi negara karena diterpa berbagai cobaan, berfokus kepada proses penanganan untuk pemulihan barangkali memang lebih baik. Namun di samping itu, hal-hal kecil semacam penyebab terjadinya bencana juga tak boleh luput dari perhatian pemerintah, sebab itu penting untuk bahan evaluasi kedepannya agar Indonesia tidak terjebak dalam permasalahan yang sama.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, menyatakan dengan tegas jika bencana banjir yang menimpa Kalsel tidak disebabkan oleh luas hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semakin mengalami kritis, namun penyebab utamanya lebih mengarah kepada kondisi curah hujan yang sangat tinggi atau adanya anomali cuaca.
Pernyataan Menteri LHK presiden jokowi 2 periode berturut-turut itu ditepis oleh Wasekjend partai Demokrat Irwan Fecho. Irwan mengatakan jika informasi mengenai penyebab banjir di Kalsel makin simpang siur, hal itu disebabkan karena tidak adanya kejernihan dari menteri LHK dalam menyampaikan Informasi.
Lewat akun twitternya, Irwan menjelaskan jika yang dikatakan oleh Menteri LHK hanya berusaha memperkuat pernyataan Presiden.
“Tweet bu Menteri hanya berusaha memperkuat pernyataan presiden sebelumnya, bahwa Banjir Kalsel karena curah hujan berlebih tanpa menjelaskan kondisi penggunaan lahan & kekritisan Das & Sub Das. Bu Menteri malah berlindung dibalik data luasan APL & Kawasan Hutan.” Ujar Irwan pada Minggu (24/1).
“Faktanya 100% kabupaten yang ada dalam DAS Barito mengalami banjir. Mulai dari Hulu, Tengah sampai ke Hilir DAS.” Jelasnya sembari membagikan gambar peta penutupan lahan DAS Barito pada tahun 2017.
Lebih lanjut, dia mengatakan jika seharusnya Menteri LHK lebih berani dalam menyampaikan data-data lahan kritis, yang mana di sana juga terdapat PKP2B terluas dalam kawasan hutan dengan izin pinjam pakai.
“Bu Menteri jelaskan saja progres Reklamasi Tambang tersebut, berapa persen yang sudah dilaksanakan dari tambang yang mereka sudah buka. Bahkan membahas ada tambang di Hulu DAS Barito ibu tidak berani sebutkan. Padahal masyarakat di beberapa kabupaten sudah sejak lama merasakan dampaknya.” Tutur Irwan.
Terakhir, Irwan berpesan kepada Menteri LHK untuk lebih sering mendengar keluhan masyarakat, dan tidak hanya memperhatikan laporan dari staf saja.
