Jambi, Oerban.com – Fraksi PDIP di DPR menginginkan agar Pilkada tetap digelar serentak dengan Pilpres dan Pileg pada tahun 2024, sesuai dengan yang tercantum dalam draft Undang-undang Pemilu yang masih berlaku sampai saat ini.
Covid-19 menjadi alasan yang mendasari PDIP menolak adanya normalisasi jadwal Pilkada yang direncanakan akan digelar pada tahun 2022 dan 2023, sebagaimana yang tertera di dalam draft Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, “Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” Katanya, seperti dikutip dari laman CNN Indonesia pada Sabtu (30/1).
Sejalan dengan PDIP, Presiden Jokowi juga diduga menolak adanya normalisasi jadwal Pilkada hingga melakukan beberapa lobi kepada ketua umum partai politik.
Terpisah dari itu, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan jika penolakan tersebut berkaitan dengan kekalahan presiden dan partainya di Pilkada serentak pada tahun 2020 kemarin.
“Presiden pasti gak mau di 2022 dan 2023 nanti ada Pilkada lagi yang akan bikin dia makin drop, kan anies pasti terpilih tuh, dengan cara apapun anies pasti terpilih di jakarta,” Kata Rocky di akun youtubenya pada Sabtu (30/1).
Menurut Rocky, apapun alasan penolakan dari pemerintah, publik sudah tahu jika hal tersebut hanyalah cara untuk menghalangi potensi perubahan politik dari tokoh-tokoh di daerah yang memang sedang menantang kekuasaan.
“Jadi ketakutan Presiden lah yang menyebabkan dia akan memobilisir kekuasaannya untuk membatalkan keinginan Pemilu 2022 dan 2023, Gak ada alasan apapun, dibikin alasan Covid segala macam itu udah berantakan,” Jelasnya.
Lebih lanjut, Rocky menyebut jika Presiden telah membalikan jalan pikirannya sendiri, sebab di tahun lalu telah ada penolakan dari pers, LSM, dan masyarakat sipil mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 dengan alasan Covid. .
Namun Pilkada tersebut tetap dilaksanakan juga, Rocky menilai jika penolakan pemerintah saat ini hanyalah sebuah kalkulasi politik yang dangkal.
“Jadi ini curangnya, kalau ada keinginan maka dipaksakan walaupun melanggar protokol kesehatan, (sebaliknya) Ketika kadernya udah gak mampu, udah gak ada, mungkin juga PDIP udah kehabisan kader untuk fight di 2022 dan 2023,” Jelas Rocky.
