Jakarta, Oerban.com – Rencana impor beras yang diwacanakan oleh pemerintah saat ini kian mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, terakhir dari beberapa kepala daerah seperti Jabar, Jatim sampai Sumsel.
Penolakan-penolakan ini menjadi hal yang wajar, terlebih jika mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki masa panen raya nasional.
Menurut data dari BPS, produksi beras nasional Indonesia memperlihatkan angka surplus. BPS memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton. Angka ini naik 26,84% jika disandingkan dengan periode yg sama di 2020 (11,46 juta ton).
Melihat hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengatakan jika rencana impor beras akan mengkhinati usaha dari para petani.
“Ditengah produksi melimpah dan kualitas gabah/beras yang menurun, rencana impor menghianati usaha petani yang menunggu momentum panen raya,” Kata Mardani lewat akun twitternya pada Kamis (25/3).
Menurut Mardani, alur tanam padi Indonesia sudah menghasilkan alur yang ‘tetap’. Panen raya di bulan Feb-Mei (60-65% dari total produksi), panen gadu Juni-Sept (25-30% dari total produksi) dan paceklik Okteber-Januari. Kemandirian pangan mestiny jadi program utama di negeri agraris ini.
Meski impor terkadang dinilai penting untuk memenuhu kebutuhan kualitas maupun harga tertentu, namun Mardani tetap meminta agar jangan sampai impor yang akan dilakukan nanti mengorbankan para petani.
“Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis sampai aspek sosial,” Jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan agar bisa belajar dari peristiwa tahun 2018, di mana impor beras sebanyak 1,785 juta ton beras yang diimpor, saat ini masih tersisa 106.642 ton. Bulog menyatakan beras tersebut sudah turun mutunya. Impor bukan solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antardaerah.
“Disaat panen mestinya distribusi diperkuat sampai stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit,” Ujar Mardani.
“Dari rencana impor beras kita bisa belajar, audit produksi, konsumsi sampe kebutuhann komoditas yang akan diimpor diperlukan. Lakukan secara transparan tiap tahunnya, diiringi evaluasi kebijakan perdagangan kita. Dari data audit tersebut,strategi perdagangan bisa disusun untuk menghasilkan surplus dikemudian hari,” Sambungnya.
Terakhir, dalam persoalan impor beras ini, Mardani mempertanyakan berpihak kepada siapa sebenarnya pemerintah.
“Dengan berbagai gelombang penolakan rencana impor yang datang mulai dari kalangan petani, organisasi kemasyarakatan, beberapa kepala daerah sampai akademisi, timbul satu pertanyaan sederhana. Berpihak kepada siapa sebenarnya pemerintah?,” Pungkas Mardani.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
