Jakarta, Oerban.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengatakan jika isu jabatan presiden 3 periode yang sempat ramai telah memberi peringatan hingga pelajaran berharga untuk bangsa Indonesia.
Bersamaan dengan itu, dia juga membicarakan mengenai tumbuh kembang demokrasi. Anggota Komisi II ini mengatakan jika memang demokrasi ingin terus berkembang, mestinya yang harus dipercepat adalah sirkulasi elit.
“Sulit negeri ini tumbuh secara beradab jika fasilitas untuk mempercepat sirkulasi elit justru dihambat,” Ucap Mardani dalam keterangannya pada Senin (29/3).
Mardani menyimpulkan jika saat ini oligarki tidak lagi bermain dengan elegan, mengambil contoh kasus ‘kudeta’ partai demokrat. Menurutnya Kelompok-kelompok itu tidak lagi mencoba bermain lembut, terlihat melalui berbagai peraturan dan cara-cara yang terselubung.
“Sudah mulai menampilkan sikap-sikap premanismenya dan mendegradasi nilai-nilai penting demokrasi,” Katanya.
Oleh karena itu, Mardani meminta agar kewaspadaan harus lebih ditingkatkan lagi. Menurut pandangannya, premanisme akan terus berjalan, Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi hari-hari yang lebih berat kedepannya.
Mardani menegaskan jika saat ini Indonesia harus bersiap, terlebih jika melihat indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi yang turun, ditambah lagi berbagai hal lainnya.
Isu jabatan presiden 3 periode dan kudeta partai demokrat, bagi Mardani merupakan sebuah ironi besar, karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki atau elit.
“Aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini,” Jelasnya.
Hal tersebut, kata Mardani, antitesa dengan Presiden Soeharto yang ketika itu cenderung partai tunggal, meskipun saat itu ada Golkar, PPP dan PDIP.
Maka jika dikaitkan dengan geopolitik, Indonesia perlu mengakui bahwa apa yang selama ini dikembangkan dalam design demokrasi belum berbasis kepada akar dukungan politik rakyat yang mengakar.
“Starting point ini mesti kembali kesana dulu sebagai tolok ukur untuk merekonstruksinya. Arahnya harus menuju konsensus nasional untuk mengubah tataran ini. Sekaligus menjadi dasar kenapa geopolitik perlu menjadi input dalam menyusun rekonstruksi nasional,” Tandas Mardani.
Editor: Renilda PY
