Jakarta, Oerban.com – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, berharap Anggota DPR berani mengungkap rangkaian tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia, termasuk dalam kasus penyerangan Mabes Polri oleh orang tak dikenal (OTK) pada Rabu 31 Maret 2021, dan kasus terorisme di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu.
Sebab, kata Fahri, Anggota DPR memiliki hak imunitas dan bertanya, sehingga bisa mengungkapkan benang merah kasus terorisme tersebut.
“Kalau kita ini (publik) kan ada kemungkinan, mengajukan satu sikap kritis, tapi bisa-bisa kita dianggap menjadi bagian, misalnya istilah mempengaruhi. Tapi Kalau Anggota Dewan memberikan pertanyaan sedalam dan seluas-luasnya tanpa takut bisa dituduh bagian dari terorisme itu, karena memiliki hak imunitas dan bertanya,” kata Fahri dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Lawan Geliat Radikal-Terorisme di Tanah Air’ di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Fahri juga menyinggung perihal terorisme yang selalu dikaitkan dengan Islam, padahal Islam juga dirugikan dari kegiatan terorisme. Dirinya sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tindakan terorisme yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar maupun penyerangan Mabes Polri tidak dikaitkan dengan agama.
Namun, faktanya, menurut mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, yang terjadi di lapangan, terorisme masih dikait-kaitkan dengan Islam. Untuk itu Ia mengajak pemerintah agar membangun pola pikir antar agama dan negara yang semestinya tidak dicampur-adukan.
“Karena kalau dua hal ini dicampur, maka persoalan tidak akan pernah selesai. Negara tidak mungkin dapat memperbaiki agama. Sebaliknya, agama dapat merefom negara atau membentuk negara,” papar dia.
“Bila negara mengurusi ranah agama, maka negara akan kelelahan, kehabisan energi, itu sebabnya saya selalu meminta agar kita melihat hal ini dari dua perspektif, dimana ruang agama dan dimana ruang negara,” tambahnya.
Oleh karena itu, kata Fahri, bila melihat aksi terorisme ini merupakan masalah agama, maka kembalikan ke agama, negara tidak bisa masuk dalam ranah ini.
“Tugas negara, berada di ruang negara. Kalau ada seorang perempuan masuk ke Mabes Polri bawa senjata, pengamanan bobol, itu bukan soal agama. Itu soal pengamanan yang lemah,” tegasnya.
Diskusi ‘Lawan Geliat Radikal-Terorisme di Tanah Air ini juga menghadirkan narasumber lain, yaitu Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Saifullah Tamliha, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, serta Pengamat Intelijen dan Terorisme dari Universitas Indonesia (UI).
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
