Jakarta, Oerban.com – Presiden Jokowi mengatakan jika pemerintah selalu berkomitmen untuk mendorong dan meneguhkan moderasi beragama dalam kehidupan dan keseharian masyarakat.
Hal itu disebabkan karena moderasi beragama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa, yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia semenjak berdirinya.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi bhineka tunggal ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, ras, agama, juga pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, bersatu, rukun, dan bersama-sama bergotong royong,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka secara virtual Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4).
Jokowi juga berpesan agar sikap toleransi dijunjung tinggi, sehingga masyarakat dapat memandang perbedaan-perbedaan di tiap anak bangsa dalam kerangka persatuan dan kesatuan.
“Praktik-praktik keagamaan yang eksklusif, yang tertutup, harus kita hindari karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan,” ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia dalam kiprahnya membangun bangsa, harus turut menguatkan moderasi beragama di tengah masyarakat. Ada sejumlah hal yang dapat dilakukan, dimulai dari memperkuat komitmen kebangsaan.
“Organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
Selanjutnya, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleran kepada sesama, menghormati perbedaan, hingga memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan.
Dengan sikap tersebut, masyarakat dapat mengekspresikan keyakinan mereka secara bertanggung jawab dan saling menghargai perbedaan yang tidak menjadi penghalang untuk tetap bekerja sama.
Tak kalah penting, Presiden menekankan bahwa setiap organisasi keagamaan harus berprinsip anti kekerasan dan menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal dalam aktivitasnya.
“Organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bhineka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka bhineka tunggal ika kita sebagai bangsa Indonesia,” tandasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
