Jakarta, Oerban.com – Polemik soal penggunaan vaksin Nusantara masih terus bergulir. Pasalnya, vaksin yang diinisiasi oleh eks Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto itu, tetap mengadakan uji klinik kedua meski BPOM tidak memberikan izin atau Persetujuan Pelaksanaan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara. Hal tersebut menurutnya perlu diperbaiki.
Selain itu, Politisi dari PKS ini juga meminta agar basis sains harus diutamakan, karena jika menyangkut perihal vaksin Covid-19, semua harus aman, bermutu, dan efektif. Tidak bisa ditawar.
Sejauh ini, kata Mardani, vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri. Akibatnya, vaksin tersebut belum memenuhi berbagai standar pengembangan yang baik, seperti praktik klinis dan pembuatan.
“Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP (Standar Operasional Prosedur),” Ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (17/4/2021).
Menurut Mardani, Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya.
“Ikuti saran dan rekomendasi tersebut, karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung,” Terangnya.
“Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi,” Lanjut Mardani menambahkan.
Adanya konflik kebijakan vaksin di tingkat pusat seperti ini, membuat Mardani khawatir akan munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Untuk itu, dirinya meminta agar niat baik harus selalu diiringi dengan cara yang baik.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
