Jakarta, Oerban.com – Eks Jubir KPK Febri Diansyah, angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap bupati nganjuk pada Senin (10/5/2021). Pasca tersiarnya kabar jika Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) OTT tersebut merupakan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“OTT kasus besar yang selamatkan muka KPK pasca Revisi UU dan pimpinan baru, ternyata ditangani oleh penyelidik atau penyidik yang justru terancam disingkirkan,” katanya di akun twitter pribadi, Senin (10/5/2021).
Pernyataan terancam disingkirkan Febri tersebut, mengerucut kepada TWK yang telah menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah masyarakat saat ini.
Selain itu, dia juga memberi beberapa contoh OTT yang dimaksud, seperti OTT KPU, Bansos Covid-19, Benur KKP, Cimahi, Gubernur Sulsel, Nganjuk dan lain-lain.
Menurut Febri, upaya menyingkirkan pegawai-pegawai terbaik di KPK akan lebih berbahaya jika berdampak pada intervensi penanganan kasus korupsi.
“Jangan sampai jadi cara baru, jika penyidiknya galak, maka dengan mudah diganti. Hal inilah yang dikhawatirkan sejak Revisi UU KPK dilakukan. Ancaman terhadap independensi,” tegas nya.
Melansir dari laman detik, pegawai yang menjadi Kasatgas sebagaimana dimaksud bernama Harun Al Rasyid, yang juga dikenal aktif di Wadah Pegawai (WP) KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK.
Diketahui Harun juga tidak menyangkal saat dikonfirmasi mengenai kebenaran menjadi Kasatgas dalam OTT Bupati Nganjuk. “Insyaallah,” jawab Harun singkat seperti dikutip dari laman detik.
Sementara itu, info tidak lulusnya harun dalam TWK dibenarkan oleh penyidik senior Novel Baswedan. Meski pun sampai saat ini KPK enggan menyebutkan secara resmi nama-nama yang tidak lulus berjumlah sebanyak 75 orang itu.
“Ya saya tahu saya dapat info soal itu dan saya yakin itu benar,” tutur Novel perihal daftar nama tersebut.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
