Jakarta, Oerban.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam mencermati Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mengalami penurunan.
Ecky mengatakan NTP pada 2020 turun menjadi 103,25 dari 104,46 pada 2019. Begitupun NTN 2020 turun menjadi 102,00 dari 114,29.
“Kami mendesak pemerintah agar serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan dengan alokasi anggaran yang signifikan, dengan harapan agar kesejahteraan petani dan nelayan semakin meningkat,” kata Ecky saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2022 dalam Sidang Paripurna.
Ecky melanjutkan, pemerintah juga perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subisidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Hal ini, kata dia, sangat penting mengingat permasalahan ketersedian, kecukupan, dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas.
Anggota Komisi XI DPR ini juga mendesak diwujudkannya keadilan ekonomi sehingga distribusi kegiatan ekonomi lebih merata. Dengan demikian pertumbuhan berkualitas dan inklusif dapat segera diwujudkan. Pemulihan ekonomi harus didorong oleh pelaku ekonomi kecil khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kami menilai selama ini peranan UMKM semakin menurun karena kebijakan pemerintah yang cenderung mengarah kepada korporasi besar. Padahal UMKM berperan penting bagi perekonomian nasional baik dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor nonmigas hingga investasi”, imbuhnya.
Ecky juga menekankan bahwa menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama kelompok terbawah kedepan semakin penting. Hal ini disebabkan karena pelemahan daya beli melanda seluruh lapisan kelompok rumah tangga sebagai dampak pandemi.
“Pada masyarakat kelompok rumah tangga pendapatan terendah, ekonominya masih lumpuh karena sebagian besar bekerja di sektor UMKM dan sektor informal. Untuk itu, kita mendesak agar muncul kebijakan jaring pengaman yang kuat untuk menjangkau dan memberi harapan bagi mereka”, tandasnya.
Ia juga mendesak pemerintah mendorong perbaikan sektor-sektor tradable karena menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor tersebut berperan tinggi dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor hingga investasi. Pemulihan sektor-sektor tersebut menjadi prasyarat pemulihan ekonomi Indonesia.
“Untuk mendorong pemulihan tersebut kita mendesak pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal dan nonfiskal dan mendesak sektor keuangan untuk meningkatkan alokasi pembiayaan. Alokasi kredit dan pembiayaan ke sektor industri pengolahan, pertambangan dan pertanian semakin penurun setiap tahunnya. Jika kondisi ini terus berlanjut maka ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja semakin tinggi”, tambahnya.
Ecky juga mendesak pemerintah untuk menurunkan inflasi bahan makanan karena menjadi cerminan mahalnya harga kebutuhan pokok di tanah air. Inflasi umum memang terus menurun tetapi inflasi bahan pangan tetap tinggi. Kebijakan pemerintah harus dapat memastikan ketersediaan pangan pokok untuk menekan inflasi bergejolak (volatile food inflation).
“Selain itu, Bank Indonesia harus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS agar inflasi dari impor (imported inflation) dapat ditekan,” pungkasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pada masa pandemi Covid-19 ini. Dimana Jumlah penduduk miskin di Indonesia naik secara signifikan sepanjang September 2019 sampai September 2020 sebesar 2,76 juta jiwa, dan jumlah angka pengangguran terbuka meningkat tinggi menjadi 8,75 juta orang. Pemerintah harus memperkuat Jaring Pengaman Sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
“Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah rakyat miskin dan pengangguran. Dengan meledaknya angka pengangguran saat ini, kita mendesak pemerintah agar menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 dengan berbagai upaya serius. Demikian juga terkait gini ratio, Fraksi PKS mendorong Pemerintahan untuk lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan. Ini menjadi fokus kami untuk kebijakan APBN kedepan,” pungkasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
