Jakarta, Oerban.com – Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pupuk Indonesia memperhatikan bahwa persoalan pupuk di tanah air terutama pupuk subsidi untuk petani dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tidak kunjung selesai.
Menurut Nevi, swasembada pangan tidak pernah tercapai sejak orde baru hingga saat ini. Persoalan pupuk subsidipun tidak selesai dengan terjadi kelangkaan pupuk Subsidi dimana-mana, padahal APBN pupuk subsidi pernah melebihi APBN kementerian teknis yang menggawangi persoalan pangan.
“Jika kita turun ke lapangan untuk chek persoalan pupuk baik di petani maupun di beberapa pedagang, yang langka itu bukan ada tidaknya pupuk. Pupuk ada cukup tersedia, tapi bukan yang subsidi. Yang langka itu pupuk subsidi”, tutur Nevi seperti diberitakan laman Fraksi PKS, Minggu (27/6/2021).
Legislator asal Sumatera Barat II ini menangkap salah satu penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani dikarenakan beberapa faktor mulai dari pasokan hingga penggunaan yang berlebihan.
“Juga persoalan demand atau ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45 persen dari kebutuhan, jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton,” imbuhnya.
Nevi berpendapat, berapapun pemerintah menganggarkan pupuk subsidi dari APBN, dapat dipastikan persoalan tidak akan selesai. Perlu terobosan yang fundamental untuk merubah politik anggaran di subsidi pertanian di bagian pupuk.
Politisi PKS ini beralasan sudah puluhan tahun dengan puluhan triliun tiap tahun di gelontorkan dalam bentuk APBN yang diperuntukkan mensubsidi pupuk, tapi tujuan tidak pernah tercapai, yakni swasembada pangan karena terkadang dalam distribusi pupuk ini memunculkan persoalan baru.
“Saya mengusulkan, subsidi puluhan triliun pupuk ini di alihkan saja pada subsidi harga. Beli produk pertanian oleh pemerintah dari petani-petani kecil dengan harga tinggi dan kemudian jual dengan harga subsidi kepada masyarakat,” usulnya.
Dengan begitu, menurut Nevi, nanti pupuk akan mengikuti harga pasar sehingga dapat memangkas persoalan kelangkaan pupuk subsidi karena harga pupuk standar. Jadi permasalahan pupuk subsidi dengan sistem distribusi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah akan secara natural mengikuti mekanisme pasar.
Nevi menjelaskan, Subsidi harga ini akan menjadikan para petani bersemangat untuk menanam karena jaminan dan harapan memperoleh harga yang baik dengan pertimbangan mendapat lebih dibanding biaya produksi akan banyak terjadi. Harapan petani untuk mendapat kehidupan lebih baik akan mudah di capai karena kemungkinan untuk penyelewengan di sektor hulu semakin kecil.
“Tujuan penyediaan pupuk inikan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan secara nasional. Pada revitalisasi dan pembentukan pabrik baru pupuk ini persoalan teknis yang juga mesti mengedepankan kepentingan nasional dengan pemenuhan pupuk untuk petani sehingga ketahanan pangan nasional tercapai. Tapi secara fundamental, mesti ada sebuh trobosan kebijakan yang sebelumnya tidak mampu mencapai tujuan, menjadi regulasi yang tepat sehingga tujuan utama tercapai dan tidak ada persoalan baru muncul ketika kebijakan itu diterapkan”, tutup Nevi.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
