Jakarta, Oerban.com – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfudz Siddiq, menilai pembelahan politik di tengah masyarakat akibat dari dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, tidak akan selesai dan diperkirakan terus berlanjut di Pemilu 2024.
Hal ini tentu saja dapat mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan herd imunity di masyarakat.
“Saya cukup khawatir, bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Mahfudz dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).
Menurut Mahfudz, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi di Pilpres Amerika Serikat (AS). Pembelahan politik itu selesai saat Joe Biden terpilih sebagai presiden. Rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama vaksinasi.
“Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilpres 2019 nggak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia ‘Berjuang Melawan Pandemi Covid-19 di Tengah Pilpres yang tak kunjung Usai’,” ujar Mahfudz.
Mahfudz lantas menyampaikan, hasil persepsi publik Lembaga Survei Median mengenai penanganan pandemi Covid-19. Dalam survei itu, terungkap hanya 51,1 persen masyarakat yang percaya dengan vaksin, dan 48,9 % tidak percaya vaksin.
Selanjutnya, sebanyak 51,8 % yang sadar dengan resiko dan bahayanya Covid-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut resiko dan bahaya Covid-19.
“Jadi ini memang situasi yang rumit, ini bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang Covid-19 sering kali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik,” katanya.
Mahfudz kemudian melanjutkan pemaparannya mengenai hasil survei Median. Berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) lebih banyak yang pro vaksin, mencapai 62,2 persen. Sementara pendukung Prabowo (Prabowo Subianto) yang percaya vaksin cuma 35,7%.
“Ini data yang sangat menarik. Jadi kelihatanya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan), Menko Kemaritiman yang bicara. Tetapi harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik, bahwa vaksin itu kewajiban bagi kita semua,” harap Mahfudz.
Mahfudz menegaskan, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi dan nampaknya akan berlanjut menjadi krisis sosial lalu dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat.
“Kita sudah mewanti-wanti atau warning, bahwa ada gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat. Minggu (11/7/2021) sore, kita mendengar berita dari Jawa Timur, bahwa aparat yang melakukan penegakan disiplin PPKM diamuk massa dan beberapa kendaraan dirusak. Dan berlanjut di tempat lain,” katanya.
Karena itu, Partai Gelora berharap pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan Covid-19 saat ini.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama meningkatkan kesadaran kolektif, kedua membuat kebijakan-kebijakan yang terarah dan ketiga membangun solidaritas nasional.
“Tiga hal ini sekarang yang perlu kita bangun, dalam membangun ketahanan nasional. Kalau bahasanya Pak Tantowi Yahya (Dubes RI untuk Selandia Baru) ada persiapan, konsistensi dan partisipasi . Perlu ada pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
