Jakarta, Oerban.com – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai sistem pendidikan Indonesia terpukul imbas dari pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir.
Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar dan penciptaan sosial interaksi antar siswa dengan guru menjadi terhambat, sehingga menyebabkan jumlah anak putus sekolah cukup tinggi.
“Kami menemukan fakta lapangan yang menunjukan anak putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah,” kata Styandari Hakim (Tyan), Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8/2021).
Menurut Tyan, Partai Gelora telah melakukan pemantauan secara langsung terhadap sekolah-sekolah di wilayah Jabodetabek. Pemantauan dilakukan melalui wawancara secara online dengan beberapa guru dan kepala sekolah di Jabodetabek.
Tyan mengatakan, ada beberapa penyebab anak putus sekolah saat pandemi Covid-19, antara lain mereka memutuskan menikah muda, bekerja membantu orang tua, menunggak iuran SPP dan kecanduan game online.
“Kasus tersebut terjadi di hampir 90 sekolah swasta dan 75 persen kasus berada dari jenjang SMA/SMK,” ungkapnya.
Kasus tersebut, lanjutnya, baru temuan di wilayah Jabodetabek saja, belum di wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi krisis generasi akibat pandemi.
Untuk mengantisipasi hal itu, Partai Gelora mendorong pemerintah pusat dan daerah memberikan subsidi atau beasiswa dan fasilitas sekolah daring.
“Penanganan ini tentunya memerlukan kehadiran negara serta dukungan APBN dan APBD demi kelangsungan masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.
Tyan menegaskan, pendidikan merupakan ujung tombak kebangkitan bangsa dan sangat jelas tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi keberlangsungan hak anak atas pendidikan yang layak.
Partai Gelora akan membuat posko pengaduan masalah pendidikan melalui ‘Rumah Yanmas’ di seluruh Indonesia. Posko pengaduan itu diperlukan untuk menghimpun data dan melakukan pendampingan kepada para pelajar/mahasiswa yang putus sekolah/kuliah agar dapat teradvokasi dengan baik.
“Alarm darurat Pendidikan Nasional harus segera dinyalakan agar pemerintah kembali fokus dalam proses penanganan pendidikan agar generasi penerus bangsa Indonesia yang sangat berharga ini tidak kehilangan masa depannya,” ujar Tyan.
Apabila hal itu dibiarkan dan tidak ada kepedulian dari semua pihak, tegasnya, maka akan berdampak pada pembangunan, kemajuan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
