Jakarta, Oerban.com – Anggota DPR RI Willy Aditya menyerahkan pandangan Fraksi Partai NasDem terhadap RAPBN 2022 beserta Nota Keuangannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Dilansir dari laman Parlementaria, Fraksi Partai NasDem menganggap besaran target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,0 sampai 5,5 pesen masih cukup realistis. Angka tersebut bahkan dapat dilampaui jika pemerintah fokus untuk mendorong sektor konsumsi dan investasi dengan mempercepat implementasi UU Cipta Kerja.
Target inflasi sebesar 3 persen dianggap cukup rasional. Pemerintah diharapkan dapat terus melakukan pengawasan atas rantai pasok bahan pangan di daerah. Target nilai tukar pada kisaran Rp14.350 per dollar AS juga dianggap masih cukup moderat di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi pasar keuangan domestik. Fraksi NasDem menganggap bahwa target tingkat bunga SUN sebesar 6,32 sampai 6,72 persen berada pada level yang moderat.
Selain itu Fraksi NasDem mendorong agar pemerintah mengantisipasi lonjakan tingkat suku bunga SBN akibat potensi capital outflow effect jika the Fed benar-benar melakukan tapering off. Pihaknya berpandangan target lifting minyak 703 ribu barel per hari cukup realistis mengingat beratnya permasalahan struktural yang dihadapi berupa penurunan alamiah sumber produksi utama dan pandemi Covid-19.
Terkait pokok-pokok kebijakan fiskal, Fraksi NasDem menganggap bahwa target pendapatan Negara tahun 2022 sebesar Rp1.840,7 triliun masih cukup moderat. Oleh karena itu mereka mendorong pemerintah menggali sumber alternatif untuk meningkatkan rasio pajak terutamaperbaikan regulasi hokum untuk mengatasi kebocoran pajak pada sector-sektor tertentu.
Fraksi NasDem mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menerus melakukan kebijakan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja. Target belanja pemerintah Rp2.631,8 triliun sampai dengan Rp2.775,3 triliun dianggap sangat realistis mengingat terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki.
Fraksi NasDem juga memberikan catatan terkait masih rendahnya penyerapan anggaran TKDD di daerah setelah refocusing. Selain itu realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Maret 2021 baru mencapai Rp98,9 triliun atau setara 9,4 persen dari APBD.
Di sisi lain simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 tercatat Rp182,33 triliun atau membengkak 11,22 persen dari posisi Februari 2021 yang sebesar Rp163,95 triliun. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu melakukan pemetaan yang intensif atas kendala teknis ataupun substantif yang terjadi di lapangan, sehingga belanja daerah dapat dipercepat terutama belanja untuk penanganan Covid-19
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
