Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait target elektrifikasi 100 persen di tahun 2022.
Tanpa dukungan inpres Mulyanto menilai target elektrifikasi itu sekedar janji manis atau lip service yang ujungnya tidak dapat direalisasikan.
“Kita sudah dengar target elektrifikasi ini berulang kali. Toh akhirnya mundur lagi dari target yang ditentukan. Kali ini kita minta Pemerintah serius dengan target tersebut. Karena itu untuk membuktikannya harus dengan inpres. Agar rakyat yakin Presiden sungguh-sungguh soal target elektrifikasi 100 persen ini,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/10/2021).
Dalam Rapat dengan Komisi VII DPR RI, Pemerintah menyampaikan, bahwa pada tahun 2022, rasio elektrifikasi akan mencapai seratus persen. Menanggapi hal tersebut Mulyanto meminta Pemerintah sungguh-sunguh terhadap rencana ini, jangan sekedar janji apalagi PHP.
Untuk itu ia, kata dia, Presiden Jokowi harus keluarkan inpres. Tidak cukup Dirut PLN atau Menteri ESDM yang menyampaikan hal tersebut ke publik. Karena janji seperti ini bukan yang pertama kali. Sejak dua tahun yang lalu janji-janji ini diputar-ulang terus. Dan ujung-ujungnya tidak terealisasi alias PHP.
“Pemerintah harus sungguh-sungguh mewujudkan keadilan listrik ini. Sudah lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi tetap masih ada desa dan keluarga yang gelap dari listrik. Ini sungguh ketidakadilan dan cermin ketimpangan,” ujarnya.
Untuk diketahui, RUPTL 2021-2030 menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar seratus persen pada tahun 2022. Rasio elektrifikasi diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah mendapat aliran listrik terhadap seluruh rumah tangga nasional.
Sekarang ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 99.37 persen. Dimana rumah tangga yang belum berlistrik sebanyak 483.012.
Program andalan yang akan digulirkan Pemerintah untuk mewujudkan seratus prosen rasio elektrifikasi nasional adalah program bantuan pasang baru listrik (BPBL) 450 VA bagi keluarga yang terdaftar dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Kemensos atau berada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).
Anggaran program ini disediakan baik melalui dana CSR badan usaha sektor ESDM maupun melalui dana APBN tahun 2022 dengan target 217.946 RT.
Editor : Renilda Pratiwi Yolandini
