Jakarta, Oerban.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini karena dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.
“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” tegasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/11/2021).
Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19. Sehingga besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.
“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” ujarnya.
Mulyanto mensinyalir konflik kepentingan (versted interest) dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi.
Sebelumnya dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.
Padahal, kata Mulyanto, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama. Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.
“Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dgn produksi Vaksin Merah Putih,” jelasnya.
Kebijakan tersebut menurut anggota Komisi VII ini, terkesan bias. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial Indonesia mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri.
“Ini kan kontradiktif, seharusnya pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan melulu terlena pada produk impor,” ucapnya.
Mulyanto menegaskan, kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak akan bisa cepat selesai.
“Karenanya Presiden jangan Omdo, harus mengambil tindakan tegas soal ini,” tandasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
