Solo, Oerban.com – Wacana mengenai people power muncul dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6/2022).
Wacana people power itu muncul jika Mahkamah Konstitusi menolak penghapusan Presidential Threshold 20 persen atau tidak mencabut Pasal 222 di dalam UU Pemilu yang ditengarai sebagai pintu masuk Oligarki Ekonomi menyandera kekuasaan.
Dikatakan La Nyalla, dirinya sebagai pejabat negara harus menjalankan Konstitusi, yaitu menjaga siklus Pemilu 5 tahunan. Karena itu dirinya akan mengamankan pemerintahan Joko Widodo sampai 2024.
Ditambahkan La Nyalla, saat dilantik, dirinya disumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan amanat Konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Tetapi sebagai manusia, dirinya dibekali akal dan pikiran serta hati oleh Tuhan, untuk digunakan.
“Makanya saya selalu padukan, akal, pikir dan dzikir. Sehingga kita harus adil sejak dalam pikiran. Jernih dari hati dan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” imbuhnya.
Oleh karena itu, DPD RI menggugat Pasal 222 di UU Pemilu yang menciderai Konstitusi ke MK.
“Konstitusi sebenarnya memberi ruang untuk pemberhentian pimpinan nasional. Ada jalurnya. Sampaikan ke DPR dan MPR, nanti MPR ke MK, itu tahapannya. Di luar itu ada ekstra konstitusi. Itu hak rakyat, apabila rakyat sebagai pemilik kedaulatan menghendaki. Saya tidak berhak menolak,“ kata La Nyalla.
Sementara Lieus Sungkharisma, narasumber dialog lainnya mengatakan kedaulatan rakyat sudah kalah oleh oligarki. Ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan di negara ini yang membuat rakyat muak dengan kepemimpinan saat ini.
Narasumber lainnya, Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, berharap kekuatan antara poros Islam dan nasionalis bersatu untuk selamatkan bangsa dari kerusakan yang terjadi. Selamatkan bangsa dari penyimpangan cita-cita proklamasi.
“Perlu ada persatuan antara nasionalis dan religius untuk hancurkan oligarki yang berkuasa saat ini. Sehingga membawa gerakan ke bawah bahwa bukan hanya umat Islam yang tertindas tetapi juga kaum marhaen tertindas oligarki,” ujar dia
Sementara Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, menjelaskan oligarki harus dihentikan. Demokrasi bangsa harus diubah total dengan kekuatan rakyat yang bersatu melawan kedzaliman oligarki.
Dalam dialog, Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
Selain itu, hadir Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya.(*)
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
