Bandung, Oerban.com – Pengurus Daerah (PD) KAMMI Kota Bandung menggelar diskusi mengenai pengesahan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), yang dinilai mengkhianati kaum buruh.
Diskusi tersebut menghadirkan pakar hukum, Syamsul Ma’arif yang merupakan Direktur Eksekutif LBH PVJ. Selain itu, hadir juga dari serikat buruh, Sekjend DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Sabilar Rosyad.
Diskusi yang dilaksanakan di Sekretariat KAMMI Daerah Bandung ini menyatakan secara tegas narasi ketidaksetujuan disahkannya RUU PPP menjadi UU oleh DPR-RI.
“Saya memandang, pengesahan ini sebagai praktik legislasi yang amat sangat ugal-ugalan dan ngawur. Terlihat dalam pengesahannya ditunggangi kepentingan segelintir golongan,” ucap Syamsul Ma’arif dalam pemaparan diskusi, Minggu (14/6/2022).
Ditambah, lanjutnya, minimnya partisipasi saat merevisi serta waktu yang seakan “kejar tayang”, menampakkan ketidakcakapan DPR-RI dalam proses pengesahan UU PPP.
Melihat kenyataan hari ini, Sabilar Rosyad beserta rengrengan buruh lainnya, berkomitmen untuk menggagalkan dan menjegal pelaksanaan UU ini. Sejumlah rencana dari mulai turun aksi hingga mogok buruh serentak dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal DPP FSPMI tersebut.
Adapun sikap KAMMI Daerah Bandung ke depan, berkomitmen membersamai buruh sepenuhnya dengan turut terlibat dalam aksi dan propaganda media.
“KAMMI Bandung hadir bersama buruh, sebab bicara buruh berarti mewakili setiap orang tua kita, yang bekerja di luar sana. Dan mewakili diri kita sendiri, yang kedepannya berkiprah sebagai tenaga kerja,” tutur Ketua Umum KAMMI Daerah Bandung, Izussalam
Sejalan dengan Izussalam, Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Bandung, Luqman Ash Shiddiqy menambahkan jika ke depan KAMMI Kota Bandung akan mengawal keberjalanan UU PPP dengan kritis.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
