Jakarta, Oerban.com – Bantuan sosial (Bansos) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga BBM, harus dipastikan tepat sasaran lewat persiapan penyaluran yang matang dan transparan.
“Pemerintah sedang berupaya melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, lewat mekanisme bantuan sosial yang harus sama-sama kita jaga keberhasilannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9).
Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8), mengungkapkan bansos tambahan senilai Rp24,17 triliun telah disiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat.
Bansos tambahan tersebut diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.
Ketiga jenis bansos tambahan yang disiapkan itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, subsidi upah pekerja senilai Rp9,6 triliun dan bansos dari Pemda senilai Rp2,17 triliun.
Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggung jawab yang berbeda menuntut adanya transparansi dan kolaborasi yang baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat.
Legislator NasDem itu menilai kesiapan aparat setiap instansi dalam proses penyaluran bantuan harus benar-benar dipastikan. Selain itu, akurasi data penerima bantuan juga harus dipastikan untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berharap bansos yang diberikan pemerintah benar-benar mampu meringankan beban masyarakat di tengah dampak gejolak ekonomi dunia.
Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, perhatian serius para pemangku kepentingan harus ditujukan pada proses penyaluran bansos yang diberikan pemerintah, dalam rangka memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawal proses penyaluran bantuan sosial sehingga upaya pemerintah meringankan beban masyarakat dapat terealisasi dengan baik.(*)
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
