Jakarta, Oerban.com – Lingkar Studi Mahasiswa Marhaenis (LSMM) Provinsi Jambi menggelar aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, pada Rabu (7/9/2022).
LSMM menilai, langkah pemerintah mengenai keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi perlu dikaji ulang karena dinilai kontradiktif dengan kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.
“Terlebih lagi Indonesia sedang dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, peluang korupsi akan penyaluran BLT BBM ini akan semakin besar dan potensi pencairan yang tidak tepat sasaran,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi LSMM Provinsi Jambi, Ados Alexander.
Ados menyebutkan kenaikan BBM semakin membuat rakyat kecil sengsara, sebab harga bahan pokok akan naik dan butuh waktu lama untuk memulihkannya kembali.
“Belum lagi masyarakat akan mengalami panic buying dan penimbunan BBM bersubsidi akibat kecemasan masyarakat yang membuka potensi kelangkaan akan semakin besar,” tambahnya.
Selain itu, LSMM juga menyinggung soal Provinsi Jambi yang menyandang status sebagai wilayah dengan inflasi tertinggi yaitu sebesar 8,55 persen.
Menurut Ados, secara fundamental inflasi ini patut menjadi momok ketakutan bagi masyarakat Provinsi Jambi, karena kenaikan harga akan membuat daya beli masyarakat akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan daya tahan pangan akan semakin melemah.
“Selain itu, potensi kekurangan gizi akan semakin besar karena masyarakat kurang asupan bergizi. Terlebih lagi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi angka stunting cukup tinggi,” tutur Ados.
“Pemerintah seharusnya fokus dan mengambil langkah bagaimana memulihkan setiap wilayah terkhusus Provinsi Jambi agar bisa mengurangi persentasi inflasi di setiap daerah, bukan malah membuat kebijakan yang akan meningkatkan kenaikan harga bahan pokok,” tegasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
