Bogor, Oerban.com – Sebagai upaya transformasi kebijakan luar negeri berbasis data, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) menyelenggarakan kegiatan Foreign Policy Data Talks (FPDT): Mentransformasikan Kebijakan Luar Negeri Berbasis Data di Kementerian Luar Negeri secara hybrid pada 27 Februari – 1 Maret 2023.
“Saat ini kita menyaksikan pesatnya pertumbuhan data dan big data sebagai aset strategis di sektor privat dan publik. Kementerian Luar Negeri dihadapkan dengan kebutuhan literasi dan analisis data, bidang keahlian di luar kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki selama ini, khususnya diplomat.” ujar Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) saat membuka kegiatan.
Kemlu telah membentuk Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, BSKLN, selaku Unit Kerja baru di Kementerian Luar Negeri. Dengan terbentuknya unit tersebut, pelaksanaan FPDT sangat penting untuk memperoleh pandangan, perbandingan, masukan serta lessons learned & best practices terkait tata kelola, pengolahan dan pemanfaatan data di Kementerian/Lembaga (K/L) RI terkait.
Partisipasi Kemkeu, Kemkes, Kemendag, Bappenas, BI Institute, dan BRIN, Lowy Institute, DiploFoundation, Pulse Lab maupun Kata Data dan CSIS pada kegiatan ini telah memperkaya perspektif yang akan digunakan untuk memformulasikan peta jalan bagi kebijakan luar negeri yang berbasis data.
Selain memperoleh gagasan dari berbagai Lembaga terkait, melalui dialog internal dengan unit terkait di Kemlu dan Perwakilan, diperoleh pandangan tentang pentingnya menyempurnakan tata kelola data, pemanfaatan data dalam praktek diplomasi.
Dalam jangka panjang, upaya semua pihak untuk membudayakan data sebagai elemen penting dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Dalam jangka pendek, dialog internal tersebut juga telah menghasilkan rencana program dukungan data dan analisis data bagi diplomasi ekonomi dan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. FPDT menyepakati perlunya pelopor sebagai agent of transformation dalam membangun budaya dan literasi data di Kemlu RI, FPDT telah merekomendasikan dibentuknya a community of data rangers.
Sumber: Kementerian Luar Negeri
