Kota Jambi, Oerban.com – Gubernur Provinsi Jambi, Al Haris membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jambi tahun 2024, bertempat di Swiss Bell Hotel, Rabu (5/4/2023).
Hadir pada kesempatan tersebut Forkopimda Provinsi Jambi dan bupati/wali kota se-Provinsi Jambi.
Hadir pula sebagai narasumber di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang diwakili oleh Direktur Ketenagakerjaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 1, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diwakili oleh Koordinator Penyiapan Program Mineral dan Batubara.
Disampaikan Gubernur bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2024 merupakan momentum yang penting, karena merupakan penyusunan rencana tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
“Oleh karena itu, Musrenbang yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program atau kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program atau kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” jelasnya.
Dijelaskan Al Haris, bahwa terdapat empat isu strategis yang diangkat untuk pembangunan tahun 2024, yaitu ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, kualitas hidup sumber daya manusia, bottleneck jalur logistik serta pemilu dan pilkada serentak.
“Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2024 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah ‘Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” terangnya.
Lebih lanjut, tema tersebut, kata Haris, dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah sebagai berikut, pertama, peningkatan produktivitas; kedua, pembangunan sumber daya manusia; ketiga, pembangunan infrastruktur daerah; keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan terakhir; kelima, ketenteraman dan ketertiban umum.
Pada kesempatan ini, Al Haris juga memberikan gambaran singkat kondisi umum dan makro Provinsi Jambi.
“Berdasarkan long form sensus penduduk tahun 2020, angka kelahiran total Provinsi Jambi adalah sebesar 2,28; yang menunjukan kondisi replacement level, di mana setiap perempuan akan digantikan oleh seorang perempuan yang akan tetap hidup hingga masa reproduksinya,” kata dia.
“Selanjutnya, Piramida penduduk memperlihatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi bonus demografi. Di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Di sisi lain, dilihat dari pendidikan yang ditamatkan per generasi, generasi Baby boomers mendominasi tamatan SD ke bawah dan distribusinya terus menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini perlu disikapi dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk menyerap tenaga kerja generasi milenial ke atas,” sambung Al Haris.
Mantan Bupati Merangin itu menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, keberadaan penyandang disabilitas merupakan suatu keniscayaan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam merancang program pembangunan.
Keberadaan 0,28 persen hingga 0,56 persen penyandang disabilitas umur di atas 5 tahun ini perlu diimbangi dengan sarana pendidikan yang menunjang serta sarana prasarana publik sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat secara mandiri beraktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya.
“Pada Tahun 2022 ekonomi Provinsi Jambi telah menunjukan pemulihan sebagaimana harapan, di mana tumbuh sebesar 5,13 persen lebih baik dari masa pra pandemi. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 16,92 persen, yang didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang seiring penghapusan aturan PPKM yang meningkatkan mobilitas penduduk. Sementara struktur ekonomi belum mengalami perubahan berarti dimana distribusi terbesar masih pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan,” paparnya.
Ditambahkan Al Haris, pengendalian inflasi menjadi upaya yang cukup menguras energi pada Tahun 2022.
Sebab, lanjut dia, meningkatnya inflasi sebagai dampak kenaikan BBM, serta dampak isu global dan nasional lainnya telah menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga terutama pangan, sehingga turut memberatkan kinerja penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi.
“Gini rasio mengalami peningkatan dari 0,315 pada tahun 2021 menjadi 0,335 pada tahun 2022, dan persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan, dari 7,67 persen pada September 2021 menjadi 7,7 persen pada September 2022,” tutur Haris.
Meski begitu, Haris menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tetap mengalami peningkatan sesuai harapan, dari 71,63 pada tahun 2021 menjadi 72,14 pada tahun 2022. Perbaikan indeks ini menunjukan perbaikan dari sisi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi secara umum.
“Selain itu, upaya penurunan tingkat pengangguran juga tetap menunjukan hasil yang baik, sejalan dengan perbaikan ekonomi, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Agustus 2022 berhasil diturunkan menjadi 4,59 persen dari kondisi Agustus 2021 yang masih pada 5,09 persen,” ujarnya.
“Dibalik semua realisasi yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya rata-rata realisasi sasaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 sudah on the track sesuai target yang sudah kita tetapkan untuk tahun 2022, bahkan ada sasaran pembangunan yang sudah melebihi target yang telah ditetapkan,” lanjut Haris.
Terakhir, dalam kesempatan itu Haris mengajak untuk tidak lalai dengan pencapaian yang ada.
“Kita masih memerlukan kreativitas dan sinergitas seluruh tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam memantapkan perekonomian daerah yang tentu saja melalui langkah-langkah strategis yang tepat dan cerdas, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi yang akan kita sepakati bersama,” pungkasnya.(*)
Editor: Ainun Afifah
