Yerusalem, Oerban.com – Setelah perkembangan terakhir di Israel dan meningkatnya ketegangan, Komisi Eropa mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan menangguhkan bantuan pembangunan ke Palestina.
Komisaris Uni Eropa untuk Lingkungan Oliver Varhelyi mengatakan pada X bahwa badan eksekutif Uni Eropa, “donor terbesar Palestina,” menunda “portofolio pembangunan penuh” sebesar 691 juta euro ($ 729 juta).
“Skala teror dan kebrutalan terhadap Israel dan rakyatnya adalah titik balik,” Varhelyi menegaskan.
Baca juga: Imbas Adanya Laporan Pedas, Erdogan Ungkap Kemungkinan Pisah dengan Uni Eropa
“Tidak ada bisnis seperti biasa,” tambahnya.
Sementara itu, Spanyol tidak setuju dengan langkah Uni Eropa untuk menangguhkan pembayaran bantuan Palestina.
“(Menteri Luar Negeri) Jose Manuel Albares, menelepon Komisaris Eropa Oliver Varhelyi untuk mengatakan dia tidak setuju dengan keputusan ini,” kata kementerian luar negeri Spanyol, menambahkan bahwa Albares menyerukan agar ini dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri Eropa hari Selasa.
Kelompok perlawanan Hamas yang berbasis di Gaza meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa terhadap Israel Sabtu pagi, menembakkan rentetan roket. Dikatakan serangan mendadak itu sebagai tanggapan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim.
Sebagai pembalasan, tentara Israel melancarkan Operasi Pedang Besi terhadap Hamas di Jalur Gaza.
Setidaknya 800 warga Israel telah tewas dan lebih dari 2.300 lainnya terluka dalam pertempuran itu, menurut Kementerian Kesehatan Israel.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 560 warga Palestina tewas dan lebih dari 2.900 terluka.
Gaza telah berada di bawah blokade brutal Israel sejak 2007, yang telah sangat mempengaruhi mata pencaharian di daerah kantong tepi laut. PBB mengatakan pendudukan Israel membuat wilayah Palestina menjadi penjara terbuka.
Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB tentang hak asasi manusia di wilayah pendudukan, mengatakan kepada wartawan di Jenewa pada bulan Juli bahwa Israel telah melakukan penahanan yang luas, sistematis dan sewenang-wenang terhadap warga Palestina sejak perang Timur Tengah 1967.
“Tidak ada cara lain untuk mendefinisikan rezim yang telah diberlakukan Israel pada Palestina – yang merupakan apartheid secara default – selain penjara terbuka,” kata Albanese pada briefing untuk wartawan.
“Dengan menganggap semua orang Palestina sebagai ancaman keamanan potensial, Israel mengaburkan batas antara keamanannya sendiri dan keamanan rencana aneksasinya. Warga Palestina dianggap bersalah tanpa bukti, ditangkap tanpa surat perintah, ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan sangat sering, dan disiksa dalam tahanan Israel.”
Sumber: Daily Sabah
