Jakarta, Oerban.com – Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Hamid Awaludin meyakini ada skenario paksaan dalam keputusan Golkar mengusung Gibran sebagai Cawapres Prabowo.
Keputusan yang ditetapkan dalam Rapimnas pada Sabtu 21 Oktober lalu tersebut, dengan sendirinya mementahkan hasil Munas serta Rapimnas Partai Golkar sebelumnya, di mana partai berlambang beringin itu telah berkomitmen untuk mendorong Airlangga Hartarto ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Pertama ada sesuatu yang terjadi pada diri Ketua Golkar, itu dulu asumsi, kok bisa tiba-tiba uteng (red: putar balik) 360 derajat,” ujar Hamid dalam acara ROSI yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (26/10/2023) malam.
“Hasil Rapimnas diubah dengan Rapimnas, beliau tidak maju sebagai capres/cawapres dan mendukung orang lain, berarti ada tekanan yang terjadi pada Ketua Golkar atau kepada Partai Golkar sendiri,” tambahnya.
Hamid memaparkan, kesepakatan dan paksaan adalah dua hal yang berbeda. Namun dalam kasus Partai Golkar saat ini, ia lebih suspect pada kesimpulan jika telah terjadi paksaan.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini mengingatkan, dua tahun sebelumnya Indonesia sempat ditimpa dengan isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Setelahnya, muncul pula wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun dengan alasan Covid. Kendati begitu, ucap Hamid, seluruh partai besar tidak menyetujui dan tidak meng-endorse ide tersebut.
“Semua partai politik besar menolak, termasuk Golkar, and you know what? karena Ketua Golkar mau menjadi calon presiden dan wakil presiden, ingat itu,” terangnya.
“Perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini pasti ada pemaksaan, saya gak tahu yang paksa, dan yang maksa itu kalau kita lihat pasti kekuasaan, karena ini partai besar, bukan parta ecek-ecek,” tegas Hamid.
Lebih lanjut, menyinggung apa yang disampaikan pentolan Partai Golkar baru-baru ini, Jusuf Kalla soal politik ancaman yang ujungnya penjara, Hamid makin meyakini jika telah terjadi sesuatu dalam perubahan keputusan Partai Golkar.
“Jangan-jangan karena Ketua Golkar, pak Airlangga Hartarto pernah berkaitan dengan masalah yang kita ributkan, seperti impor minyak goreng dan sebagainya,” ucap Hamid.
Diketahui, Airlangga pernah dikabarkan ikut tersandung dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Kendati demikian, Hamid menegaskan jika apa yang disampaikannya masih masuk dalam kategori dugaan-dugaan.
Editor: Ainun Afifah
 RI, Hamid Awaludin meyakini ada skenario paksaan){kind=link}