Kota Jambi, Oerban.com – Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah bentuk aspirasi yang disampaikan, baik itu permasalahan individu maupun kelompok dan bantahan tersebut dilindungi oleh undang-undang.
Baru-baru ini terjadi demonstrasi besar oleh sopir angkutan batubara di Jambi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur di Kantor Gubernur Jambi. Pro kontra terjadi terkait dengan demonstrasi yang anarkis tersebut dan mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik akademisi, tokoh masyarakat maupun aktivis mahasiswa.
Masyarakat menuntut Polda Jambi untuk bertindak tegas dan mengusut dalang pelaku perusakan.
Menanggapi hal ini, mahasiswa Universitas Jambi Ilmu Politik 2021, Armando menyayangkan berbagai pihak yang mengecam para demonstrasi tanpa melihat hilir permasalahan yang terjadi pada hari Senin 22 Januari 2024 itu.
“Cawe-cawe gubernur Jambi terhadap perusahaan tambang membuat mual saja, tetapi saya juga bagian dari mahasiswa sebenarnya sangat mendukung kebijakan yang diambil oleh bapak gubernur Jambi pada saat ini dengan menutup hauling batubara karena transportasi angkutan batubara yang melintasi sepanjang jalan nasional terkhususnya Mendalo banyak sudah mahasiswa maupun masyarakat yang mengalami kecelakaan,” katanya.
Yang disayangkan, lanjutnya, tidak ada ketegasan gubernur di dalam industri pertambangan batubara. Karena pada tanggal 3 Maret 2023 DPR RI sudah menegaskan kepada Pemprov Jambi untuk menutup jalan nasional dengan undang-undang yang berlaku tetapi Pemprov Jambi enggan mendengar perintah perwakilan rakyat di Senayan.
“Tetapi kenapa pada 1 Januari 2024 ini baru diberhentikannya angkutan batubara saya mengira gubernur Jambi mencoba untuk cawe-cawe terkait tambang batubara ini apalagi kan ini bulan-bulan politik dengan sebentar lagi kita menghadapi pemilu bahkan pilkada 2024, jangan sampai kebijakan ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan beberapa kelompok maupun golongan tertentu,” ungkapnya.
Selanjutnya Armando berharap, pihak perusahaan juga seharusnya jangan diam dan duduk tenang saja melihat kekacauan ini seharusnya mereka juga mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara dan jangan sampai lagi terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan supir angkutan batubara bahkan terjadi konflik horizontal vertikal.
“Saya juga berharap teman-teman seperjuangan mampu melihat hilir permasalahannya jangan langsung menjustis bahwa aksi yang dilakukan para sopir angkutan batubara itu adalah salah sepenuhnya,” pungkasnya.
Editor: Ainun Afifah
