Kota Jambi, Oerban.com – Gubernur Jambi, Al Haris, telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) 1.860 pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Jambi. Penyerahan dilakukan di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (07/05/2024).
Gubernur memiliki harapan bahwa ke depan, para tenaga PPPK akan memberikan kontribusi yang signifikan terutama dalam bidang pendidikan dengan mencapai prestasi yang luar biasa.
Gubernur mengungkapkan harapannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 dan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII, sambil juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
Dalam pidatonya, Gubernur Al Haris mengajak para penerima SK PPPK untuk bersemangat dalam bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik.
“Semangat dalam bekerja, kemudian tunjukkan bahwa kinerja kita itu adalah jawaban dari sebuah tantangan-tantangan yang ada,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menyerukan kepada para penerima SK PPPK agar tidak ragu-ragu mengenai masa kerja, karena negara telah menyiapkan perpanjangan masa kerja hingga usia pensiun.
“Agar semua P3K kita ini disamakan dengan ASN sebab mereka juga punya persyaratan yang sama dengan ASN bahkan mereka sudah lebih dahulu mengabdi didaerahnya, sudah puluhan tahun mengabdi didaerah masing-masing, disekolah masing-masing. Artinya negara sudah pantas menghargai mereka,” imbau Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya keras untuk memperjuangkan agar semua PPPK dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat bahwa tenaga PPPK ini memiliki kualifikasi yang sama dengan ASN.
“Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu memang ini seyogyanya 5 tahun pertama tetapi negara sudah menyiapkan. Insya Allah akan diperpanjang sampai masa usia pensiun,” tegas Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2024 akan kembali merekrut sekitar 1.500 pegawai PPPK.
“Di tahun 2024 Pemprov kembali mengangkat pegawai P3K secara bertahap lebih kurang 1.500 orang. Ini ada rincian, saya lupa rinciannya, ada guru, ada pegawai medis, ada juga pegawai prestasi umum di kantor,” jelas Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga mengingatkan kepada penerima SK untuk kembali bekerja di tempat asal mereka.
“Tunjukkan kinerja yang baik, berikan kepada masyarakat pelayanan yang baik dibidang pendidikan ataupun bidang medis, baik yang bekerja di rumah sakit, rumah sakit jiwa, puskesmas. Bekerjalah dengan baik, layanilah masyarakat dengan sebaik-baiknya agar tingkat dan derajat dunia pendidikan dan dunia kesehatan kita bisa meningkat dengan sebaik-baiknya,” pesan Gubernur Al Haris.
Saat upacara, Gubernur Al Haris membacakan pidato dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim serta Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian. Melalui Gubernur Al Haris, Menteri Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa lima tahun terakhir merupakan periode yang luar biasa dalam perjalanan Kemendikbudristek.
“Menjadi pemimpin dari Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan bahwa tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk memajukan Pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran,” ucapnya.
“Pada awal perjalanan Pendidikan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastic,” sambungnya.
Dikatakannya, wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar.
“Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar dikelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak terbatas didalam kampus,” kata Menteri Nadiem Anwar Makarim.
Menteri Nadiem Anwar Makarim juga menyerukan agar semua agen perubahan melanjutkan program Merdeka Belajar di seluruh Indonesia.
“Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan,” pesannya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, melalui pidato yang dibacakan oleh Gubernur Al Haris, menegaskan bahwa tema Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII Tahun 2024 adalah “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Tema ini dipilih untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran semua Pemerintah Daerah dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lokal, serta memajukan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa dalam konteks ekonomi hijau, yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk transformasi produk unggulan dari industri pengolahan pertambangan, yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan memperhatikan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.
“Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” katanya.
Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan kemampuan fiskal daerah.
“Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,” jelasnya.
“Perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya,” pungkasnya.(*)
Editor: Ainun Afifah
 1.860 pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2023){kind=link}