Kota Jambi, Oerban.com – Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang merupakan prasyarat utama pembangunan nasional. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Reformasi birokrasi sendiri bermakna perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang merupakan pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dilakukan dengan upaya luar biasa. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru merupakan kegiatan yang dilakukan dalam reformasi birokrasi.
Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang merupakan salah satu UPT Kementan memperoleh informasi langsung dari Dedi Supriyanto, Ketua Tim Kerja Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat BPPSDMP melalui sosialisasi yang dilakukan di Bapeltan Jambi, Rabu (9/10/2024).
Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Bapeltan Jambi, Sugeng Mulyono dan dihadiri oleh seluruh pegawai. Dalam arahannya Kepala Bapeltan menyampaikan agar para pegawai menyimak apa yang disampaikan agar mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan balai untuk dapat dilakukan perbaikan.
Pada tahun 2025 target Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yaitu sebesar 88 dan mengusulkan tunjangan kinerja 100% dan selanjutnya Itjen Investigasi akan mengusulkan ZI WBK/WBBM, tutur Dedi. 3 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2023, Kementerian Pertanian berturut-turut mencapai Indeks Reformasi Birokrasi 79,24; 79,51; dan 79,64.
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau yang disingkat ZI WBK/WBBM, menjadi predikat ‘buruan’ dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Namun untuk mencapai predikat ini bukanlah hal yang mudah, butuh kerja keras nyata dan dibuktikan dengan kelengkapan administrasi yang lengkap.
Secara garis besar, capaian Bapeltan Jambi untuk mendukung ZI WBK/WBBM sudah baik namun masih ada yang perlu tingkatkan lagi, terang Dedi. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan Bersama.
Penulis: Dyah Nastiti Anindita
