Kota Jambi, Oerban.com – Permasalahan keterbatasan kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) PDAM Muaro Jambi menjadi perhatian serius dalam kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi V, Edi Purwanto, bersama mitra Komisi V di Jambi, yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW).
Edi mengungkapkan, kapasitas IPA PDAM saat ini hanya 100 liter per detik, yang idealnya mampu melayani 8.000 pelanggan. Namun, instalasi ini sudah mengaliri lebih dari 10.000 pelanggan, dengan tambahan sekitar 4.000 daftar tunggu yang belum terpenuhi.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan memperhatikan serius pemerintah pusat dan daerah. Saya meminta kolaborasi antara PDAM Muaro Jambi, kepala balai, serta mitra terkait untuk menyusun solusi komprehensif. Masalah lahan juga harus dipastikan tidak menjadi hambatan,” tegas Edi pada (13/12/2024).
Ia berharap proyek penambahan kapasitas IPA PDAM dapat terealisasi pada tahun 2025 atau 2026, dengan catatan semua persiapan berjalan lancar.
“Kami di DPR RI akan terus memperjuangkan kebutuhan rakyat Jambi agar dapat terlayani dengan baik,” tambahnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyampaikannya terhadap kondisi IPA PDAM yang dinilai tidak memadai. Ia menyoroti penggunaan ponton sebagai solusi darurat akibat tidak berfungsinya intek PDAM.
“Kapasitas 100 liter per detik saat ini tidak cukup, bahkan intek PDAM tidak berfungsi. Solusi sementara menggunakan ponton hanya bersifat darurat dan tidak permanen,” ujar Ivan.
Sebagai mantan kepala balai, Ivan menekankan bahwa permasalahan ini berkaitan dengan program nasional 100-0-100, yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak. Ia menjelaskan bahwa solusi jangka pendek, menengah, dan panjang telah dibahas bersama Edi Purwanto, BWS Sumatera VI, dan BPPW.
“Jangka pendek, kita optimalkan kapasitas yang ada. Jangka menengah dan panjang, kami merencanakan penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan sambungan rumah di Muaro Jambi. Penyelesaian desain teknis (DED) dan koordinasi balai harus diprioritaskan,” jelas Ivan.
Ia berharap penganggaran melalui DPR RI dapat dipercepat, dengan target pelaksanaan paling lambat 2026.
“Kami berkomitmen menyelesaikan masalah ini demi memenuhi hak dasar masyarakat Jambi sekaligus mendukung target nasional,” tutupnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan balai terkait, diharapkan persoalan kapasitas IPA PDAM di Muaro Jambi dapat segera teratasi, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi secara optimal.
Editor: Ainun Afifah
