Bungo, Oerban.com – Perjuangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bungo, Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat (Dedy-Dayat), di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak sia-sia. Mereka menggugat keputusan KPU Bungo yang memenangkan lawan politiknya dalam Pilkada Bungo. Setelah berproses selama kurang lebih tiga bulan, akhirnya pada Senin, 24 Februari 2025, MK memutuskan bahwa Pilkada Bungo harus diulang di 21 TPS.
Putusan pemilu ulang di 21 TPS ini membalikkan keadaan sepenuhnya, memberikan keunggulan kepada Dedy-Dayat. Hal ini disebabkan oleh total perolehan suara sah di TPS yang diperintahkan untuk diulang. Pasangan ini sementara unggul dengan 2.770 suara dari pasangan lawannya, Jumiwan-Maidani.
Berdasarkan perhitungan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 21 TPS, terdapat sekitar 8.000 pemilih yang akan kembali diperebutkan oleh Dedy-Dayat dan Jumiwan-Maidani. Dengan keunggulan suara sementara sekitar 2.000 suara, Dedy-Dayat hanya perlu mencari tambahan 2.500 hingga 3.000 suara lagi untuk memastikan kemenangan mereka.
Sementara itu, pasangan Jumiwan-Maidani harus berjuang keras untuk merebut lebih dari 5.000 suara guna mengungguli Dedy-Dayat. Tantangan mereka semakin berat sejak keputusan MK membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan, seperti tercoblosnya surat suara ganda untuk pasangan Jumiwan-Maidani. Hal ini membuat tugas mereka semakin sulit.
Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa pasangan Jumiwan-Maidani didukung langsung oleh Mashuri, Bupati Bungo yang aktif dan juga Ketua Partai Demokrat Jambi (serta paman dari Jumiwan Aguza), hal ini tidak serta-merta memudahkan langkah mereka dalam babak kedua pemilihan ulang ini.
Pengaruh moral dari keputusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) telah memengaruhi masyarakat Bungo. Oleh karena itu, Jumiwan-Maidani harus bekerja keras dalam sesi pemilu ulang di 21 TPS tersebut.(*)
Editor: Ainun Afifah
, di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak sia){kind=link}