Kota Jambi, Oerban.com – Wali Kota Jambi Maulana mendampingi kegiatan reses Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE, yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial berupa 400 paket sembako, Rabu (1/4/2026), di kawasan Cadika RT 01, Telanaipura.
Dalam kegiatan tersebut, warga memanfaatkan momentum untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait infrastruktur dan penanganan banjir.
Salah satu warga, Muhaili, menyampaikan harapan agar pemerintah melanjutkan pembangunan Jembatan Padang Lawas di Kelurahan Kenali yang dinilai menjadi akses vital bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa peresmian awal jembatan tersebut telah dilakukan pada 22 Februari 2025, dan kini masyarakat berharap adanya lanjutan pembangunan, termasuk pengaspalan jalan.
Menurutnya, keberadaan jembatan dan jalan alternatif tersebut telah membantu mengurai kemacetan, khususnya di kawasan Perumnas dan Pasar Aur Duri.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan anggaran.
“Mudah-mudahan bisa kita masukkan dalam anggaran. Nanti kita lihat bersama dengan PU, apakah bisa dialokasikan di APBD Perubahan untuk pengaspalan atau lanjutan pengerasan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa konsep pembangunan di Kota Jambi saat ini mengedepankan prinsip gotong royong.
Ia menjelaskan bahwa bantuan dana pemerintah difokuskan untuk pembelian material, sedangkan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat.
“Kalau musyawarah memutuskan pembangunan jalan, drainase, posyandu, atau tempat ibadah, silakan. Tapi pekerjanya harus dari warga sekitar agar ekonomi masyarakat ikut bergerak,” jelasnya.
Selain itu, Maulana juga menyinggung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSL) yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi sampah sekaligus mengatasi persoalan lingkungan.
Ia juga menegaskan bahwa ke depan akan dilakukan penegakan peraturan daerah terkait pembuangan sampah sembarangan. Dalam program Kampung Bahagia, pemerintah akan memasang CCTV untuk memantau aktivitas masyarakat, termasuk pelanggaran terkait sampah.
“Nanti akan terlihat siapa yang membuang sampah, apakah warga setempat atau dari luar. PPNS melalui Satpol PP akan melakukan penindakan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya anggota DPR RI, unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat setempat.(*)
Editor: Ainun Afifah
