Manokwari, Oerban.com – Papua dan Papua Barat adalah provinsi yang berada diwilayah timur Indonesia, sampai kini masalah Papua masih hangat, apalagi Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden. (02/12/2020)
Dalam beberapa bulan terakhir, kekerasan dan kerusuhan meningkat di Papua Barat. Faksi-faksi dari Tentara Pembebasan Papua Barat yang lebih dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata telah meningkatkan serangan mereka terhadap pasukan keamanan Indonesia dan aparat negara lainnya di pedalaman Papua, termasuk tambang emas dan tembaga Freeport yang sangat besar. TNI dan Polri telah mengerahkan lebih banyak pasukan ke wilayah tersebut untuk mengatasi gejolak sosial dan kontak senjata.
Kelompok ini bersembunyi diwilayah-wilayah pedalaman Papua Barat yang sulit dijangkau, medan yang ganas telah memberikan keuntungan bagi KKB untuk melancarkan aksinya, menyerang aparat keamanan termasuk penduduk yang tidak mau bergabung dengan faksi-faksi yang ada.
Vanuatu tokoh dari Melanesia terus mendiskreditkan pemerintah Indonesia atas ketidakadilan yang terjadi di Papua. Tidak jarang Vanuatu menyampaikan mosinya pada PBB. ia telah memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dari United Liberation Movement for West (ULMW) Papua di forum regional. Kelompok ini memiliki pengakuan internasional tetapi hampir tidak memiliki peluang untuk bernegosiasi dengan Jakarta.
Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan hak azasi manusia terus menyoroti setiap peristiwa yang terjadi ditanah Papua. The Guardian melaporkan bagaimana kekerasan yang terjadi, tidak hanya antara KKB dengan aparat TNI/ Polri, tapi juga kerusuhan yang setiap waktu bisa terjadi.
Kelompok ini terus menggunakan dalil bahwa Papua bukanlah bagian dari Indonesia, bahkan mereka mengatakan kalau Indonesia adalah penjajah. Dalil yang digunakan adalah pengakuan Papua yang diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia pada tahun 1960, ketika itu Amerika Serikat menengahi perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, dan sepakat untuk menyerahkan kendali administratif Papua Barat kepada Indonesia dari Belanda, di bawah pengawasan PBB, dengan persetujuan dari Australia.
Kelompok Melanesian Spearhead Group terus memprovokasi anak-anak muda Papua Barat untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Kelompok ini telah menjadi organisasi yang nyaman bagi kelompok separatis Papua untuk terus berkonsolidasi. Forum Kepulauan Pasifik baru-baru ini menyerukan kepada Indonesia untuk mengizinkan pemantau hak asasi manusia ke Papua Barata.
Kelompok ini menuduh Pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM dan penindasan dengan kekerasan terhadap gerakan tersebut sehingga memunculkan pemberontakan di Papua. “Dengan meningkatnya kehadiran polisi dan tentara, ada laporan tentang pelanggaran aparat keamanan termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan penganiayaan terhadap pengunjuk rasa damai.” menghadapi keadilan atas pelanggaran di Papua.?
Kekerasan meningkat pada akhir 2018 setelah separatis membunuh 19 pekerja konstruksi yang sedang membangun Jalan Tol Trans-Papua di Kabupaten Nduga pada bulan Desember. Puluhan ribu orang dilaporkan mengungsi yang diakibatkan oleh konflik antara Desember 2018 dan Februari 2019. Kekerasan terus berlanjut, dan meningkat pada Agustus 2019, ketika protes anti-rasisme dan kekerasan yang meluas meletus di Provinsi Papua menyusul penahanan dan dugaan perlakuan diskriminatif terhadap 43 orang.
Pemerintah mengirimkan sekitar 6.000 personel TNI/Polri untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Lebih dari 40 orang tewas dalam kerusuhan, dan sebanyak 16.000 migran non-Papua dari wilayah lain di Indonesia dievakuasi dari kota Wamena karena kerusuhan itu.
Bisakah konflik ini berakhir, sampai kapan?
Penulis : Tim Redaksi
