Jakarta, Oerban.com – Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, terusik dengan polemik bisnis perusahaan patungan Gojek dan Tokopedia (GoTo). Selain tidak transparan, diragukan akuntabilitasnya, bisnis tersebut kental konflik kepentingan.
Oleh karena itu, La Nyalla akan menugaskan Komite IV DPD RI untuk mendalami persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan La Nyalla ketika menerima audiensi aktivis lintas profesi yang tergabung dalam Poros Peduli Indonesia (Populis) di kediaman Ketua DPD RI, Sabtu (28/5/2022).
“Kami di DPD RI akan mendalami kejanggalan dan potensi kerugian negara yang terjadi terkait bisnis tersebut. Kita akan lakukan FGD, kemudian rapat dengar pendapat dengan memanggil pihak terkait seperti OJK, Kementerian BUMN dan lainnya,” tegas La Nyalla.
Polemik bisnis GoTo itu dijelaskan oleh salah satu aktivis Populis yang merupakan ekonom, Anthony Budiawan. Menurutnya GoTo berpotensi merugikan karena nilai investasi Telkomsel di GoTo yang diperkirakan mencapai US$450 juta, atau setara dengan Rp 6,4 triliun, tidak menguntungkan.
“Anak perusahaan Telkom itu justru menanggung rugi sampai 50 persen dari total investasi yang dilakukannya, setelah harga saham GoTo anjlok sejak IPO,” jelas dia.
Anthony mengatakan, sekarang ini harga saham sudah rendah sementara tingkat kepercayaan perusahaan menurun. Di sisi lain pemegang saham sudah dapat untung dari jual sahamnya di bursa. Investor terakhir akan terbakar.
“Jadi setelah GoTo IPO pada April 2022, mereka perlu dana cash lagi, sehingga harus tarik dana baru. Sehingga seperti skema Ponzi, tarik dana baru yang tujuannya hanya untuk menutupi kerugian operasional,” tambah Anthony.
Belum lagi soal konflik kepentingan dalam bisnis itu. Pasalnya komisaris utama dari GoTo adalah saudara kandung dari Menteri BUMN.
“BUMN memberikan modal kepada perusahaan milik saudaranya yang jumlahnya triliunan rupiah. Secara logika apa tidak terjadi konflik kepentingan?” katanya.
Anthony setuju DPD RI mendalami polemik bisnis GoTo itu untuk menyelamatkan keuangan negara.
“Setiap aksi korporasi BUMN pada emiten tertentu seharusnya berdasar pertimbangan bisnis dan berdampak baik bagi rakyat, juga bisa dipertanggungjawabkan,” tukas dia.
Selain Anthony Budiawan, aktivis Populis yang hadir adalah Koordinator Presidium Populis M. Sabilly, Hendi dan M. Hatta Taliwang. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.(*)
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
