Jakarta, Oerban.com – Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu lebih dimaksimalkan dalam menangani suatu bencana alam hingga berdampak positif terhadap penanggulangan bencana di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/5).
Lisda mengusulkan agar pemerintah memperkuat peran dan menambah anggaran BNPB.
“Komisi VIII DPR mengusulkan penguatan BNPB. Kami melihat masih banyak kekurangan mulai dari perencanaan, sumber daya manusia, sistem kontrol dan informasi serta penganggaran,” ujarnya.
Menurut Legislator NasDem tersebut, dalam menangani bencana khususnya anggaran, peran BNPB dinilai masih sangat lemah. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat.
“BNPB ini masih lemah terutama anggarannya, sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat. Padahal di setiap daerah di Indonesia memiliki potensi bencananya masing-masing,” jelasnya.
Wakil rakyat dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menyebutkan, dalam kondisi seperti itu maka masyarakat akan bingung ketika bencana datang.
Selain itu, Lisda juga mengatakan kurangnya sosialisasi tersebut meningkatkan risiko jatuhnya korban akan lebih banyak.
“Padahal jika sosialisasinya tepat, risiko bencana akan dikurangi, bahkan juga menghilangkan,” jelasnya.
Lisda berharap, dalam rapat dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini tersebut aspirasi dan tanggapan anggota Komisi VIII DPR dapat diserap dengan baik.
“Terutama usulan dalam memperkuat suatu kelembagaan, salah satunya BNPB,” pungkasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
