Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyoroti rendahnya realisasi pengadaan gabah oleh Bulog dimana persentase serapan selalu menurun setiap tahun.
Menurut Johan, sejak 2017 hingga sekarang kurva penyerapan Bulog menunjukkan trend penurunan padahal mestinya Bulog mampu optimalkan penyerapan terutama pada bulan Maret sampai Juni yang selama ini persentase serapannya hanya berkisar 50-65% terhadap total serapan per tahun.
Hal ini diungkapkan Johan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Bulog dan jajarannya dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja Bulog, rapat berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta (30/08/2021).
Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini mendorong Bulog sebagai operator pangan bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap gabah petani.
“Rendahnya kemampuan Bulog akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani menjadi rendah bahkan jauh di bawah HPP,” ujar Johan.
Johan mengungkapkan harga jual gabah di tingkat petani di Pulau Sumbawa ada di kisaran Rp 3.600 sampai Rp 3.800 per kg.
“Saya minta Bulog segera bertindak agar harga gabah di tingkat petani khususnya petani di Pulau Sumbawa dapat menguntungkan petani demi meningkatkan kesejahteraan mereka”, ucapnya.
Politisi PKS ini juga menegaskan dengan adanya Perpres tentang Badan Pangan Nasional, maka posisi Bulog harus dilakukan pemisahan yang jelas antara regulator dan operator pangan.
“Saat ini Bulog berada langsung di bawah Badan Pangan Nasional dan sepenuhnya dalam kendali badan tersebut maka sebagai operator pangan tidak boleh berperan sebagai BUMN,” tutur Johan.
Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini meminta Pemerintah mengkaji ulang kebijakan HET beras.
“Saya usulkan perlu dibuat regulasi khusus agar HET tidak hanya melindungi konsumen yang di lapangan seringkali dimanfaatkan pengusaha besar untuk mendapat untung besar, namun ke depan harus dibuat agar harga di tingkat petani menjadi lebih bagus dan jangan stagnan,” ujarnya.
Johan berharap kebijakan keberpihakan harga di tingkat petani harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan petani.
“Saya usulkan salah satu strategi yang mesti dilakukan pemerintah adalah kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) diganti dengan pola harga dasar, dengan membuat harga dasar pembelian di tingkat petani sehingga ada standar harga yang menguntungkan petani,” urainya.
Johan juga mengingatkan bahwa ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani sangat besar sehingga harga di tingkat petani harus memberi keuntungan bagi petani di Pulau Sumbawa.
Ketua DPP PKS ini mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP) tidak boleh mematikan usaha penggilingan padi rakyat.
“Saat ini 94% penggilingan merupakan penggilingan padi kecil sehingga usaha rakyat ini harus dibina oleh pemerintah supaya lebih berkembang dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Saya berharap Bulog meningkatkan kemampuannya dalam menyerap gabah petani,” demikian tutup Johan Rosihan.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
