Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyesalkan adanya pengurangan anggaran untuk alokasi pengelolaan sampah dan limbah hingga mencapai Rp 27 Miliar, padahal menurutnya negara saat ini sedang darurat sampah dan limbah.
Hal ini, kata Johan, dibuktikan dengan sampah negara yang tidak terkelola mencapai 30 juta ton per tahun dan peningkatan limbah medis yang meningkat 200% dibanding sebelum masa pandemi Covid-19.
“Selama ini anggaran untuk lingkungan khususnya persampahan dan limbah masih sangat minim dan jumlahnya selalu tidak mencukupi untuk menangani persoalan sampah dan limbah, jadi sangat tidak logis jika dilakukan pemotongan, ini menunjukkan pemerintah belum sadar lingkungan,” ujar Johan seperti diberitakan laman Fraksi PKS, Kamis (24/6).
Politisi PKS ini menyebut kondisi timbulan sampah di negara Indonesia harus terus meningkat setiap tahun, jika dilihat pada data tahun 2015 timbulan sampah kita sebesar 65 juta ton dan pada tahun 2019 lalu timbulan sampah telah mencapai 68.810.000 ton.
Demikian juga, imbuhnya, dengan kondisi timbulan limbah medis yang mencapai 7.525,76 ton serta jumlah penumpukan limbah B3 medis yang diperkirakan mencapai 7.778 ton dari 2.601 rumah sakit di 34 provinsi.
“Permasalahan sampah dan limbah ini menyebabkan kondisi darurat karena berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan gangguan Kesehatan manusia,” paparnya.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengolahan Sampah dan Limbah DPR RI ini memaparkan banyak sekali ditemukan berbagai kasus masalah sampah di Indonesia yang tidak dapat ditangani Pemerintah.
Johan mencontohkan persoalan sampah domestic rumah tangga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cirendeu Leuwigajah telah menyebabkan 157 orang meninggal dan dua kampung hilang.
“Demikian juga dengan adanya kasus bau sampah TPA telah mencapai area BSD, Cilenggang, dan masih banyak lagi berbagai kasus persampahan yang bersifat darurat untuk diselesaikan pemerintah,” tuturnya.
Legislator dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah tidak memotong anggaran sampah dan limbah untuk kepentingan alokasi yang lain dan harus lebih serius menangani berbagai persoalan sampah dan limbah yang semakin kompleks baik di darat maupun di laut.
“Kita harus merasa malu karena ternyata sampah plastik di laut Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia,” ucap Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini selalu mendorong pemerintah agar melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan serta berupaya membangun ekosistem persampahan yang lebih baik.
“Saya menekankan agar pemerintah lebih fokus memperbaiki aspek tata Kelola persampahan, baik dari sisi regulasi dan kebijakan, sisi kelembagaan maupun sisi anggaran atau pendanaan tata Kelola sampah dan limbah, perlu terobosan teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan limbah di tanah air tercinta ini,” ujarnya.
Selain itu Johan juga berharap pemerintah memiliki political will untuk memperbaiki pengolahan sampah di tanah air. Dia menegaskan jika perlu segera dilakukan perubahan skema persampahan dan meningkatkan bisnis di dalam pengelolaan sampah serta membangun sistem database persampahan yang terintegrasi.
“Harus ada program dan anggaran yang memadai untuk mempercepat tanggapan dan kerja aksi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sampah dan limbah serta selalu melibatkan masyarakat agar memiliki kesadaran pengelolaan sampah dan limbah demi masa depan lingkungan yang lebih baik,” demikian tutup Johan Rosihan.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
