Jakarta, Oerban.com – Menjelang pemilihan parlemen pertama di Bangsamoro, DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas aktor—termasuk masyarakat sipil, pemerintah lokal dan pusat, tokoh adat, serta eks kombatan yang telah berintegrasi, serta media independen—demi terciptanya proses pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan terbuka.
Dalam analisisnya, Doktor alumni Turkish National Police Academy dalam bidang Studi Keamanan Internasional tersebut menekankan bahwa ruang demokrasi Bangsamoro harus mengarusutamakan partisipasi semua elemen masyarakat, tanpa kecuali.
Setiap suara, baik dari kelompok minoritas, perempuan, pemuda, maupun komunitas adat yang selama ini belum mendapatkan tempat cukup, selayaknya diwadahi. Pemilu yang berintegritas bukan sekedar prosedural, melainkan upaya bersama untuk merajut keadilan, menumbuhkan kepercayaan sosial, dan membangun pondasi pembangunan inklusif.
Terkait relasi antara masyarakat Bangsamoro dan aktor-aktor nasional, Pakar keamanan internasional ini menekankan pentingnya empati dan dialog.
“Ketidakpercayaan misalnya dari militer Filipina dalam menentukan status derajat keamanan negara, serta sentimen ambivalen atas campur tangan pemerintah Manila malah kontra produktif, sebetulnya jika pemerintah pusat terus menunda pelaksanaan pemilu, ini justru akan menjadi beban dan masalah baru bagi otoritas di Manila,” ungkapnya.
Wibisono menekankan peran civil society, pemuda, dan media independen sebagai garda depan pengawasan, advokasi, dan pendidikan politik yang konstruktif, agar tercipta situasi saling percaya.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PUI ini juga mengapresiasi semangat perubahan yang kini tumbuh di Bangsamoro. “Generasi muda, tokoh perempuan, dan kelompok adat di Bangsamoro harus percaya bahwa masa depan benar-benar ada dalam genggaman mereka. Keadilan bukan sekadar slogan, melainkan visi besar yang menuntun langkah mereka ke depan.”
Ia berharap komunitas internasional, organisasi Islam, dan jejaring masyarakat sipil lintas negara ikut aktif mendorong pemilu Bangsamoro yang bebas dari intimidasi dan manipulasi.
Lebih jauh, Dr. Wibisono memandang stabilitas Bangsamoro dan Mindanao berkontribusi positif bagi kemakmuran Filipina secara luas. Dengan pemilu yang transparan dan partisipatif, peluang dialog antar kelompok akan semakin terbuka, memperkuat iklim kepercayaan dan sinergi.
Ia menilai, dinamika yang tengah dihadapi pemerintah pusat Manila adalah tantangan tersendiri—namun justru lewat proses pemilu yang demokratis di Bangsamoro, potensi risiko dalam negeri dapat ditekan dan saluran aspirasi masyarakat sipil diperkuat.
Pakar keamanan dengan spesialisasi dinamika Laut China Selatan ini menyoroti betapa beratnya beban yang saat ini harus diemban pemerintah pusat di Manila. Gejolak masyarakat sipil di berbagai daerah, ketegangan elite politik, tekanan ekonomi dan sosial, serta kompleksitas transisi politik nasional menciptakan risiko tinggi jika dinamika Bangsamoro dikelola dengan pendekatan kekuasaan dan intervensi.
Baginya, membiarkan pemilu berjalan fair dan mandiri justru akan menjadi solusi yang strategis; bukan hanya meredakan potensi konflik di Mindanao, tetapi juga meneguhkan stabilitas nasional Filipina di tengah badai ketidakpastian.
Wibisono menegaskan bahwa perdamaian sejati dan kemakmuran Bangsamoro akan memberikan efek domino bagi stabilitas dan kesejahteraan Filipina secara keseluruhan.
“Ketika Bangsamoro damai dan adil, bukan hanya Mindanao yang sejahtera, tetapi Manila dan seluruh Filipina turut merasakan dampaknya,” pungkasnya penuh harap.
Pada akhirnya, DPP PUI menyampaikan bahwa masa depan Bangsamoro adalah masa depan bersama seluruh rakyat Filipina. Mewujudkan pemilu yang berintegritas adalah kontribusi nyata bagi pembangunan, perdamaian, dan keadilan sosial yang melampaui sekat-sekat politik. (*)
Editor: Ainun Afifah
 melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri,){kind=link}