Jakarta, Oerban.com – Ketegasan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali, 3-20 Juli, harus diimbangi dengan kelancaran dan ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat terdampak.
“Isu yang mengemuka terkait bansos saat ini adalah akurasi data penerima yang dinilai masih rendah. Hal ini berpotensi membuat bansos tidak tepat sasaran. Akibatnya kelompok masyarakat terdampak PPKM Darurat menanggung beban lebih berat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7).
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan persnya Kamis 1 Juli mengatakan, percepatan penyaluran bansos akan dilakukan paling lambat minggu kedua Juli 2021, menyusul diterapkannya kebijakan PPKM di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.
Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, isu data ganda hingga sejumlah masalah akurasi data penerima bansos harus segera dicarikan solusinya, agar kebijakan PPKM Darurat tidak menciptakan gejolak sosial baru di tengah masyarakat.
Apalagi, tambah Legislator NasDem itu, akhir Mei lalu, publik dikejutkan dengan laporan Menteri Sosial kepada DPR, bahwa pihaknya menemukan 21 juta data ganda penerima bansos.
“Momentum penyaluran bansos pada PPKM Darurat ini, bisa sekaligus dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk memperbaharui data penerima bansos, agar lebih akurat,” ujar Rerie.
Rerie menambahkan, langkah-langkah terobosan dalam pemutakhiran data bansos sangat diperlukan, karena masyarakat Indonesia tidak hanya berpotensi terdampak pandemi Covid-19, tetapi juga ancaman bencana alam yang kerap terjadi di Tanah Air.
Dengan akurasi data yang tinggi penerima bansos, Rerie berharap, bila ada sejumlah kebijakan atau peristiwa yang berdampak pada kelompok sosial masyarakat tertentu bisa segera diatasi lewat bantuan yang tepat sasaran.
Rerie menilai pada kebijakan PPKM Darurat, jumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan bertambah, karena selain kelompok masyarakat terdampak kebijakan ada juga kelompok masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dan tidak mampu.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Rerie mengajak masyarakat atau komunitas yang memiliki kemampuan lebih secara finansial dan akses, untuk bisa ikut berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kesetiakawanan sosial nasional, harus dibangkitkan agar kita sebagai bangsa dapat segera memenangi ‘pertempuran’ melawan Covid-19 di Tanah Air,” pungkasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
