Jakarta, Oerban.com – Lembaga survei Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada 21-27 November 2022, maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan memotret kehidupan ekonomi politik nasional.
Survei dilakukan dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1220 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.
Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.
Dalam survei ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah 73.2%. Secara kuantitatif, salah satu hal yang menjelaskan angka kepuasan tersebut adalah bidang pendidikan (78.5%) dan bidang kesehatan (77.9%) yang mendapatkan kepuasan tertinggi.
Lalu diikuti sosial budaya (73.7%), pertahanan dan keamanan (73.1%), dan politik dan stabilitas nasional (70.3%). Namun demikian, kepuasan pada bidang ekonomi (64.5%) dan penegakan hukum (62.9%) adalah yang terendah.
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam tren temuan survei Poltracking, pada Mei (59.6%), Agustus (66.2%) dan November (73.2%),” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam keterangannya, Kamis (8/12/2022).
Hanta menjelaskan, kenaikan ini setidaknya dijelaskan oleh temuan penilaian positif (puas) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin, paling banyak karena program bantuan pemerintah (23.4%) dan pembangunan proyek nasional (9.7%).
Faktor lain, ucapnya, karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah untuk menekan dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Sebanyak (28.9%) publik menyatakan BLT merupakan program yang paling dirasakan manfaatnya.
“Program ini menjadi ‘jurus’ pemerintah dalam mempertahankan kepuasan kinerja pemerintahan. Selain itu, ada program lainnya yang paling dirasakan manfaatnya seperti Kartu Indonesia Sehat (9.9%), pembangunan jalan tol/jalan trans (7.8%), Kartu Pra Kerja (7.5%), dan Kartu Indonesia Pintar (6.2%),” terang Hanta.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
