Oerban.com – Cawe-cawe atau campur tangan presiden dalam Pemilu mendatang menjadi topik yang menarik bagi khalayak belakangan ini, pro dan kontra hadir menanggapi pernyataan dari orang nomor satu di Indonesia itu.
Jokowi sebelumnya menegaskan jika cawe-cawe yang hendak dilakukannya adalah demi negara, pernyataan tersebut juga didukung PDIP selaku partai tempat bernaung Jokowi.
Melalui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, disampaikan jika cawe-cawe politik Jokowi akan dilakukan bersama Ganjar Pranowo. Hasto menyebut jika cawe-cawe tersebut dilakukan untuk kemajuan negeri.
Perpanjangan Tangan Kekuasaan
Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, isu mengenai demokrasi dan HAM menjadi yang paling memprihatinkan. Menurut data yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2020, indeks demokrasi Indonesia mendapat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.
Selain itu, Democracy Report 2021 yang dirilis V-Dem Institute, juga menempatkan Indonesia di posisi yang cukup buruk, peringkat 73 dari 179 negara dalam hal indeks demokrasi liberal, hal itu membuat tingkat demokrasi Indonesia telah merosot dari “demokrasi elektoral” menjadi “demokrasi yang cacat”.
Sementara soal kasus HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyatakan jika kemunduran demokrasi kian nyata. Hal tersebut disampaikan KontraS dalam Catatan 3 Tahun Jokowi- Ma’ruf Amin.
Lembaga yang didirikan oleh Munir itu menyebut jika Presiden Jokowi berperan besar dalam membuat demokrasi ambruk, dengan melakukan pembiaran terhadap berkembangnya wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan dengan berlindung dibalik dalih demokrasi.
Isu perpanjangan jabatan presiden bertahan cukup lama, hingga akhirnya isu tersebut tenggelam oleh suara-suara penolakan dari masyarakat. Namun kini, meski sadar peluang untuk melanjutkan jabatan sudah tidak ada, Presiden Jokowi tampaknya masih belum rela melepas pengaruh kekuasaannya.
Hasrat tersebut mulai tampak terang dengan pernyataan akan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Presiden Jokowi tentu butuh orang yang harus melanjutkan kekuasaannya, salah satu urgensi mendasar mungkin adalah proyek besar IKN. Proyek ini bisa saja batal dilanjutkan, sebab keadaan ekonomi Indonesia belum memadai untuk melakukan pembangunan besar-besaran, sejak awal, proyek tersebut memang terkesan dipaksakan.
Sikap Tidak Netral Presiden Ancam Kedaulatan Rakyat
Pesta demokrasi di 2023 yang harusnya menjadi pesta bagi masyarakat bisa terancamkarena adanya ketidak-netralan presiden sebagai pemegang instrumen kekuasaan, indikasi untuk melakukan kecurangan tentu sangat besar.
Seharusnya, sebagai presiden, Jokowi mampu menjadi penengah bagi masyarakat, apa lagi masa-masa pemilu kental dengan perpecahan kelompok.
Sikap Jokowi yang berpihak kepada salah satu calon sebagai presiden tentu berdampak secara etika. Apa lagi dukungan tersebut diiringi oleh resistensi kepada calon lainnya.
Sah-sah saja jika Jokowi punya preferensi, tentu yang harus disadari adalah hal tersebut harus diposisikan sebagai pribadi, bukan presiden.
Zuandanu Pramana Putra, Pimpinan Redaksi Oerban.com
