Purwokerto, Oerban.com – Meski umat muslim di Indonesia sebagai mayoritas, namun dalam beberapa aspek, lebih-lebih ekonomi masih jauh tertinggal. Bahkan ada tokoh yang menyebut, jika ada 100 orang kaya maka yang beragama Islam hanya 10. Namun jika ada 100 orang miskin, maka 90 kemungkinan muslim dan 10 bukan.
Oleh karena itu, sektor ekonomi masuk menjadi pilar ketiga dalam amanat Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Terkait itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak bermuhasabah untuk menemukan titik lemah untuk memberi solusi dalam kegiatan penguatan ekonomi dan sosial umat.
Haedar menyebut bahwa pada persoalan ekonomi umat muslim jangan terlalu banyak teori, melainkan selain berteori juga harus banyak praktek.
“Kita majukan umat ini dengan kerja-kerja ekonomi, sosial yang kuat. Sehingga ke depan kita bisa maju, tapi urusan ekonomi, sosial ini jangan terlalu banyak teori,” tutur Haedar seperti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu (15/12/2021).
Maka, Muhammadiyah melalui berbagai Amal Usaha (AUM) yang dimiliki sebenarnya mendorong ke arah situ, dan lebih luas lagi mendorong supaya umat muslim di Indonesia menjadi khair al ummah (umat terbaik). Namun untuk meraih hal itu tidak mudah, semua memerlukan tahapan, sembari melakukan muhasabah untuk menemukan titik lemah.
Realitas tersebut juga terjadi dalam konteks kebangsaan saat ini, menurut Haedar, bangsa Indonesia perlu untuk melakukan muhasabah supaya melahirkan kesadaran baru. Haedar menuturkan, bahwa di antara titik lemah lain, korupsi adalah yang menjadi paling krusial untuk segera dibenahi.
Terkait itu, Haedar dengan tegas mengingatkan bahwa perilaku korup yang ketahuan akan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin dan yang tidak ketahuan tetap menjadi dosa. Perilaku korup yang dimiliki oleh pejabat negeri ini berdampak signifikan kepada semakin jauhnya kesejahteraan bagi masyarakat.
Namun disisi lain, Haedar juga mengingatkan supaya perilaku korup pejabat tidak berterus-terusan, maka masyarakat diminta untuk tidak terlalu pragmatis dan transaksional. Misalnya, suara yang mereka miliki bisa diukur dengan ‘amplop’ para calon. Hal itu menunjukkan bahwa, transaksi politik bukan hanya bisa dilakukan oleh para elite.
“Saya pikir ke depan demokrasi kita akan kuat, jika nilai-nilai agama, pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuh Haedar.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
