Jakarta, Oerban.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengomentari dua tahun kepimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia mengatakan, saat ini masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan keduanya.
Pertama mengenai reformasi birokrasi. Belakangan ramai soal peleburan lembaga dan dibubarkannya beberapa BUMN. Menurut Mardani, dalam hal ini perlu hati-hati, karena dari beberapa yang ingin dihapus, presiden justru malah menambah pos Wamen.
“Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi,” katanya melalui akun twitter pribadi, Rabu (20/10/2021).
Mardani menjelaskan, pembubaran lembaga dan badan akan berhasil jika dikaji dengan saksama, misalnya menggabungkan lembaga yang sejenis. Tetapi yang terpenting, bagaimana para ASN atau pegawai perlu dijaga haknya, ditingkatkan kapasitasnya. Kalau mau pindah diberikan keterampilan dan jangan sampai terlunta-lunta.
“Lalu terkait kinerja penegakan hukum yang melemah. Kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober) menurut survey Nasional Kompas Oktober 2021. Beberapa waktu terakhir kekecewaan publik pun dituangkan melalui cuitan #PercumaLaporPolisi di media sosial,” ungkapnya.
Menurut Mardani, banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini.
Selain itu, lanjutnya, kasus ‘smackdown’ mahasiswa di Tangerang mesti bisa menjadi cambuk peningkatan pendekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi.
Kemudian isu pemberantasan korupsi, khususnya yang terjadi di KPK. Mardani menyebutkan Polemik TWK dan diamnya Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK.
“Partisipasi masyarakat akan memberi dampak penguatan, baik dalam aspek pencegahan/penindakan. Karena tak jarang beberapa kasus korupsi tidak lepas dari partisipasi dan laporan masyarakat,” sambungnya.
Belum lagi, tambah dia, masalah pertanahan antara warga dan korporasi, perpindahan ibukota non urgensi, TKA Cina, keringanan hukuman bagi koruptor, urgensi rapid/swab penumpang yang memberatkan secara finansial.
“Perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikannya. Tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin,” tegas Mardani.
Terkahir, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS itu meyakinkan. Partainya akan tetap menjadi oposisi yang konstruktif, solutif, dan berimbang demi bakti untuk negeri yang lebih baik.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
