Kota Jambi, Oerban.com – Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi, menyampaikan perihal perlunya fokus pemerintah terhadap lahan di Sungai Penuh yang memiliki potensi untuk dijadikan lumbung ketahanan pangan. Lahan seluas 3.000 hektare tersebut menjadi perbincangan yang penting untuk dimanfaatkan secara optimal.
Edi Purwanto mengemukakan hal tersebut saat sesi tanya jawab dalam acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025, Kamis (25/4) di BW Luxury Jambi.
Dalam acara tersebut, Gubernur Jambi Al Haris turut serta dengan beberapa pejabat tinggi pemerintahan Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, dan beberapa kepala daerah di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Dalam Musrenbang ini, Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas diwakili oleh Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas, serta delegasi lain dari unsur vertikal lainnya.
Adapun pembahasan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025 ini membawa tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi. Pembahasan Musrenbang ini sebagai langkah-langkah untuk menyepakati kebijakan pemerintahan.
“Alhamdulillah hari ini kami menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025 dimana Musrenbang ini tujuannya untuk menyepakati arah kebijakan pemerintah, kemudian penyelarasan program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” ujarnya.
Dalam Musrenbang ini, dilakukan penandatanganan komitmen untuk mengatasi masalah stunting tahun 2024. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bebas benturan kepentingan antara lembaga legislatif, DPD Pelaksana, dan penyedia dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD.
Pada kesempatan ini sesi diskusi dan tanya jawab, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyoroti potensi lahan di Sungai Penuh yang seharusnya dapat dijadikan sebagai sumber ketahanan pangan. Lahan seluas sekitar 3.000 hektare tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena tergenang air.
“Tadi saya menyampaikan terkait dengan salah satu poin persoalan lahan di Sungai Penuh. Saya sampaikan bahwa kita ada 3000 hektare lahan yang tidak bisa lagi digunakan karena terendam air. Kami sudah tinjau ke sana dan APBD kita tidak mampu untuk meng-cover itu,” sebutnya.
“Karena untuk normalisaai sungainya saja butuh 1 triliun lebih tapi dengan 3.000 hektare itu jika di kelolah dan 3 kali panen dalam 1 tahun itu, jika kita perhitungkan 1 hektare menghasilkan 9 ton maka berpotensi 81.000 ton pertahun. Maka itu bisa menjadi salah saru ketahanan pangan di Provinsi Jambi dan ini perlu menjadi diskusi kita bersama,” pungkasnya.(*)
Editor: Ainun Afifah
