Oleh: Irvan Sulistiawan*
Indonesia sebuah negara kepulauan, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara dan nomor 5 di Dunia. Dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Sebuah negara dengan kategori negara yang kaya, baik SDM atau pun SDA. Tapi, apakah semua itu bisa jadi jaminan rakyat sejahtera? Tentu saja pada kenyataannya tidak. Begitu banyak permasalahan yang ada di Indonesia, terlebih kasus gelap gulita masih menjadi momok kehidupan dalam kisah Indonesia.
Terdapat 34 Provinsi di Indonesia dengan 516 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia masih ada yang belum pernah merasakan apa itu aliran listrik. 76 Tahun Indonesia merdeka terlalu dini kita ucapkan bahwa rakyat sejahtera. Dari sebuah penerangan saja masih ada timpang sebelah. Blok barat dan blok timur pun ikut tercipta. Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, dari Kabinet Presidensial hingga Kabinet Indonesia Maju permasalahan ini tidak pernah terselesaikan.
Dari 75.000 desa, 433 desa di antaranya belum mendapatkan aliran listrik. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Peningkatan Rasio Elektrifikasi Pedesaan, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Menurut Jokowi, dari 433 desa tersebut tersebar di empat provinsi. Keempat provinsi tersebut yakni Provinsi Papua, lalu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. “433 desa yang belum berlistrik itu tersebar di 4 Provinsi, di Provinsi Papua 325 desa, Papua Barat 102 desa, Provinsi NTT 5 desa dan Maluku 1 desa,” kata Jokowi.
Lagi dan lagi Indonesia bagian Timur yang selalu merasakan tidak meratanya dan lambatnya pemerataan kata serta rasa sejahtera. Dengan berbagai SDM atau pun SDA, Indonesia masih belum mampu memberikan rasa serta asa dari kata sejahtera. Nampak dari saat ini, Hari Listrik Nasional sebuah realita dan fakta kita temui dan hadapi. Konon katanya kita hidup di era modern, tapi nyatanya di beberapa tempat dan lokasi masih jauh dari kata modern dan bahkan masih jauh dari sebuah peradaban modern.
Saat ini angka rasio elektrifikasi di Indonesia sudah menyentuh angka 99,48%. Namun, masih belum menyentuh listrik untuk 433 desa tersebut. “Masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik. Meskipun jumlah sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air 75.000. Tapi apapun ini harus kita selesaikan,” kata Jokowi. Untuk itu, Jokowi meminta agar segera mengidentifikasi desa yang belum berlistrik ini, sehingga pemerintah bisa menentukan strategi dan pendekatan teknologi seperti apa yang bisa digunakan. “Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal yang pertama untuk 433 desa yang belum berlistrik saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah penduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan,” katanya.
Tapi nyatanya data tersebut tidak nyata kebenarannya. Karena Rasio elektrifikasi semestinya menyorot penggunaan listrik selain untuk penerangan dan mengukur seberapa jauh listrik menggenjot perekonomian warga, kata pegiat energi. Karena pada realitanya, setidaknya 500 ribu rumah tangga di Indonesia belum memiliki akses listrik hingga Mei 2021, menurut data pemerintah. Mayoritas mereka tinggal di desa terpencil atau terluar.
Miris rasanya melihat negara yang besar nan kaya seperti Indonesia ini masih memiliki masalah seperti ini dengan berbagai kekayaan SDM atau pun SDAnya. Lagi dan lagi 76 Tahun Indonesia Merdeka, hal ini tak kunjung terselesaikan. Terlebih lagi, wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur yang dalam progress besar pemerintahan Pak Jokowi untuk 2024 mendatang.
Dikutip dari “Pasardana.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN siap memenuhi kebutuhan listrik Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebuah ucap kata optimistis yang dilontarkan oleh GM PLN sangat tidak sejalan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Menjadikan Provinsi Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara yang baru mungkin bisa saja kita sampaikan bahwa itu hanya mimpi di siang bolong. Sebuah angan angan yang tidak akan pernah tercapai. Bagaimana tidak? Provinsi Kalimantan Timur saja dengan jumlah produksi Batu Bara terbesar di Indonesia di beberapa banyaknya desa masih ada yang belum merasakan indahnya cahaya malam dari sebuah lampu yang teraliri dari sebuah Pembangkit Listrik Negara. Bagaimana bisa mereka dengan percaya dirinya mampu mengatakan dapat memindahkan Ibu Kota Negara? Bagaimana bisa? Sedangkan sebuah desa saja yang ruang lingkupnya masih kecil saja pemerintah belum mampu memberikannya secara nyata. Lalu kemudian mereka hadir dan berbicara akan memindahkan Ibu Kota? Bukan kah ini hanya sebuah omong kosong dan khalayan belaka? Karena sejatinya kita mengetahui bahwa daya listrik yang di butuh kan oleh sebuah Ibu Kota Negara sangatlah besar.
Sekali lagi di moment Hari Listrik Nasional, moment ini terlihat lucu dan konyol karena sebuah kebijakan yang akan memindahkan Ibu Kota Negara, listrik saja sering padam tanpa alasan yang jelas di waktu yang sangat acak sekali. Jika sebuah hal kecil saja belum dapat terselesaikan, maka jangan pernah berharap pada sebuah hal besar yang akan di lakukan.
Selamat Hari Listrik Nasional, engkau ada untuk mereka dan tiada untuk jelata.
Walaupun undang-undang berkata, nasib buruk ini selalu menimpa.
76 Tahun Indonesia merdeka, masih jauh dari kata sejahtera.
7 Presiden telah bekerja, masih jauh dari kata merata.
Ratusan dan bahkan ribuan anggota dewan bertahta,
masih jauh dari sebuah harap rakyat Indonesia.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 201
Penulis merupakan Staff Kementerian Sosial Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2018*
