Bandung, Oerban.com – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat, mengkritisi lemahnya fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat (Jabar), salah satunya menyangkut dengan semakin tingginya angka kemiskinan ekstrim.
Hal itu disampaikan PW KAMMI Jabar lewat gelaran demonstrasi bertajuk “Aksi Menggugat Kegagalan DPRD Jawa Barat”, yang digelar di halaman Gedung DPRD Jabar, Senin (1/9/2024).
Ketua Umum PW KAMMI Jabar, Agung Munandar dalam orasinya mengatakan, kemiskinan adalah persoalan serius yang mesti ditangani oleh pemerintah.
“Kemiskinan di Jawa Barat merupakan persoalan yang sangat serius, karenanya KAMMI mendesak pemerintah daerah untuk bisa lebih berfokus menangani tingginya angka kemiskinan tersebut,” ujar Agung.
Lebih lanjut, ia bersama pengurus KAMMI Jabar lainnya menilai, tingginya angka kemiskinan ekstrim di Jabar sejalan dengan lemahnya fungsi pengawasan DPRD kepada pemerintah daerah.
Saat ini, jelas Agung, Jabar menduduki urutan kedua provinsi dengan penduduk miskin paling banyak, mencapai 3,9 juta orang yang berstatus miskin ektrim.
“Angka kemiskinan relatif masih tinggi ini menunjukkan kegagalan DPRD Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagai wakil rakyat, khususnya fungsi pengawasan,” tegas Agung.
Adapun, tiga Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat yaitu Kabupaten Indramayu 12,13 persen, Kabupaten Kuningan 12,12 persen, dan Kota Tasikmalaya 11,53 persen.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Jabar, Yusron hidayat menegaskan, bukan hanya tuntutan persoalan Kemiskinan yang disoroti oleh KAMMI Jawa Barat, melainkan juga tuntutan soal Gelombang PHK yang semakin meningkat.
“Peristiwa PHK juga melahirkan persoalan yang tak kalah berdampaknya pada menurunnya daya beli masyarakat, penurunan daya beli ini tidak selaras dengan kebutuhan. Sehingga solusi finansial jangka pendek seperti pinjaman online semakin menjamur dan menimbulkan maraknya kasus kriminal,” jelas Yusron.
“Kami turun ke jalan untuk menunjukkan bahwa ada berbagai masalah kronis di Jawa Barat yang disebabkan oleh ketidakmampuan DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan persoalan Kemiskinan dan Jumlah PHK yang semakin melambung tinggi. Aksi ini adalah pengingat bahwa DPRD Jawa Barat selama periodenya telah gagal total,” tegasnya.
Editor: Ainun Afifah
