Bandung, Oerban.com – Pengurus Wilayah KAMMI Jawa Barat (Jabar) menilai eksistensi tim akselerasi pembangunan (TAP) Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tidak sesuai dengan undang-undang baik dari segi kepastian hukum maupun keterbukaan kepada publik.
Terbentuknya TAP pada November 2018 dengan jumlah 12 personil diduga sarat akan kepentingan nepotisme.
Ditambah lagi secara legal standing, pembentukan yang hanya sebatas keputusan gubernur tersebut bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak jelas kewenangannya jika dilihat berdasarkan UU tersebut.
Menanggapi itu, Ketua Umum KAMMI Jabar, Agung Munandar menyebut jika pembentukan TAP tidak efektif dan hanya akan memperberat pengeluaran APBD.
“Jangan ada birokrasi di dalam birokrasi. Apabila anggaran Gaji TAP senilai Rp2.284.800.000 perbulan, maka akan terjadi pembengkakan APBD,” ucap Agung dalam keterangan tertulis yang diterima Oerban, Senin (13/2/2023).
Agung melanjutkan, titik kritis yang menjadi sorotannya bukan hanya persoalan legal standing saja, akan tetapi juga secara komposisi personil.
Menurutnya, TAP Gubernur Jabar hanya mengakomodir ex tim sukses Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum saat Pilgub lalu. Bahkan, tambahnya, diduga kuat jika TAP diisi oleh anggota-anggota keluarga Ridwan Kamil.
“Harusnya gubernur melihat ini kan pemerintahan bukan perusahaan keluarga, apalagi TAP ini isinya timses dan beberapa kali diisi oleh keluarganya,” tutur Agung.
Lebih lanjut, KAMMI Jabar juga menyayangkan sikap gubernur yang memilih membentuk TAP ketimbang memaksimalkan potensi kepala dinas dan ASN lain yang tidak kalah kompetensinya.
“Tupoksi TAP ini kan membantu gubernur dalam bekerja, undang-undang kan jelas gubernur itu dibantu kepala dinas dan jajarannya, kenapa tidak kita maksimalkan saja potensi ini, saya yakin mereka tidak kalah kompetennya, kalau seperti itu kan kasian potensi mereka,” jelas Agung.
Secara kapasitas, tim akselerasi pembangunan adalah orang-orang yang kompeten dan ahli. Semestinya dalam penjaringan di skala provinsi dengan mengakomodir lebih banyak daerah bersifat terbuka, bukan ditentukan secara sepihak oleh gubernur saja. Hal ini menurut KAMMI Jabar berkesan tidak menjalankan politik akomodatif yang dapat berpotensi pemborosan dan korupsi.
“Kontroversi TAP Gubernur Jawa Barat hari ini terlihat susunan struktural cenderung ke arah nepotisme. Tentu sangat disayangkan karena potensi korupsi dan memainkan proyek menguat. Sehingga dengan tim baru tersebut menandakan telah gagal lakukan tata kelola yang efisien,” ungkap Agung.
Terakhir, pengurus Wilayah KAMMI Jabar menekan kepada Gubernur Ridwan Kamil untuk segera mengevaluasi dan menata ulang TAP agar tidak berpotensi nepotisme, dan lebih efisien dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan Jawa Barat.
Editor: Ainun Afifah
