Oleh: Enjelina RP Nadeak
Oerban.com – Pemerintahan desa di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan politik yang kompleks dan multidimensional. Persoalan ini tidak sekadar berkait dengan teknis administratif, melainkan mencakup struktural, kultural, dan relasional yang mempengaruhi dinamika kekuasaan dan tata kelola pemerintahan lokal.
Pertama, konflik kepentingan menjadi salah satu persoalan fundamental dalam politik pemerintahan desa. Struktur kekuasaan yang sentralistik kerap menciptakan relasi tidak seimbang antara elit desa dan masyarakat. Kepala desa dan perangkatnya seringkali bertindak sebagai aktor tunggal dalam pengambilan keputusan, mengabaikan partisipasi substantif warga.
Patronase politik menjadi mekanisme yang membentuk kultur politik desa. Hubungan patronklien masih sangat kuat, di mana dukungan politik ditukar dengan berbagai bentuk keuntungan material atau akses terhadap sumber daya. Praktik ini melemahkan proses demokratisasi dan menciptakan lingkaran korupsi sistemik.
Sistem rekrutmen politik di level desa masih sangat problematik. Pemilihan kepala desa kerap diwarnai praktik money politics, intimidasi, dan manipulasi. Kandidat yang memiliki modal ekonomi lebih besar cenderung memiliki keunggulan signifikan, mengalahkan figur-figur berkualitas dengan kapasitas kepemimpinan lebih baik.
Ketimpangan kekuasaan antarkelompok menjadi persoalan laten dalam dinamika politik desa. Kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh adat, pengusaha lokal, atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan, seringkali mendominasi proses pengambilan keputusan. Suara masyarakat marginal kerap tersingkirkan dalam mekanisme politik yang ada.
Rendahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi permasalahan sistemik. Pengelolaan anggaran desa, alokasi dana desa, dan proyek-proyek pembangunan masih rentan terhadap praktik koruptif. Lemahnya mekanisme pengawasan memperburuk kondisi, menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Konflik agraria dan sumber daya menjadi dimensi politik lain yang kompleks. Persoalan tanah, batas wilayah, dan akses sumber daya kerap menjadi sumber ketegangan antarkelompok dan berpotensi menciptakan instabilitas sosial-politik di tingkat lokal.
Ketergantungan politik vertikal terhadap struktur pemerintahan di atasnya menjadi persoalan fundamental. Pemerintah desa kerap kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan, terjebak dalam mekanisme birokrasi yang kaku dan sentralistik.
Hal ini mengikis kreativitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Representasi politik kelompok marginal, seperti perempuan dan pemuda, masih sangat lemah. Struktur kekuasaan yang patriarkal membatasi ruang partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Hal ini mencederai prinsip-prinsip demokrasi substantif.
Tantangan eksternal seperti globalisasi, perubahan ekologi, dan transformasi ekonomi semakin kompleks. Namun, kapasitas adaptasi politik pemerintahan desa masih sangat terbatas. Ketidakmampuan merespons perubahan dengan cepat dan tepat berpotensi menciptakan krisis struktural.
Solusi komprehensif membutuhkan pendekatan multidimensional:
1. Penguatan sistem pendidikan politik
2. Perbaikan mekanisme rekrutmen kepemimpinan
3. Pembangunan sistem transparansi
4. Penguatan kapasitas aparatur desa
5. Pengembangan mekanisme partisipasi publik
6. Penegakan hukum yang konsisten
kesimpulannya, permasalahan politik pemerintahan desa merupakan tantangan sistemik yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Transformasi politik desa harus dibangun di atas fondasi demokrasi substantif, transparansi, dan keadilan sosial.(*)
