Jakarta, Oerban.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan penghargaan bintang jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Pemberian penghargaan itu dinilai sebagai upaya pemerintah merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritik pemerintah. Apalagi duo F selama ini terkenal anti mainstream terhadap berbagai kebijakan pemerintah. (11/08/2020)
“Saya rasa begini, dari sisi positifnya pemberian penghargaan itu sesuatu yang baik, kenapa? DPR mengkritik pemerintah, itu sisi positifnya itu, namun sisi negatifnya adalah jangan sampai ini tanda jasa ini adalah bagian daripada proses bagi-bagi tanda jasa, atau juga proses bagian daripada proses menjinakkan para kritikus,” kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Senin (10/8/2020). Dilansir dari detik.com.
Ujang menilai upaya Jokowi bagi-bagi penghargaan bintang jasa ini sebagai langkah untuk merangkul para pengkritik pemerintah. Sehingga menurutnya tidak ada kegaduhan politik di Indonesia.
“Iya, tadi itu merangkul dan ‘menjinakkan’ orang-orang yang kritis gitu loh, ini yang saya baca gitu, iya ingin kompromi-kompromi aja, mungkin ingin politik tidak gaduh, ingin kondusif, ingin semua dirangkul oleh pemerintah gitu loh, saya liatnya ke situ,” ucapnya.
Ujang juga menilai saat ini Jokowi terkesan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang sudah berada dalam pemerintahan seperti Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Fahri Hamzah, hingga Fadli Zon. Seharusnya jika ingin fair, menurutnya, pengkritik di luar pemerintah yang memiliki peran dalam membangun pemerintah juga diberikan pengargaan seperti PA 212, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya.
“Tidak adil kalau hanya diberikan kepada orang-orang itu, orang-orang itu juga kan bagian daripada pemerintah sendiri, hari ini pun Fahri walau tidak jadi DPR tapi dia partai Gelora juga sudah mendekat ke pemerintah, Fadli Zon juga sudah ada di partai pemerintah karena Gerindra, lalu Ahmad Basarah, dan Ahmad Muzani juga sama, jangan sampai ntar dipoinnya ntar sesuatu yang positif dimaknai bagi-bagi tanda jasa yang bahaya juga ini,” jelasnya.
“Analisa saya juga jangan hanya diberikan kepada mereka aja dong, kita ingin pemerintah berlaku adil, jangan hanya apa kriterianya yang diberikan kepada mereka, sedangkan para kritikus rakyat juga banyak, dari PA 212, kita objektif saja dalam bernegara, kenapa objektif? karena mereka PA 212 pun atau ormas NU, Muhammadiyah, ormas lainnya juga banyak beri kontribusi dengan kritik tajam ke pemerintah. Kenapa mereka tidak diberikan tanda jasa itu gitu loh? Kesannya jangan hanya diberikan kepada orang yang dahulu kritis tapi sekarang dalam rangkulan pemerintah,” lanjutnya.
Fahri melalui voice call menjelaskan bahwa penghargaan itu murni dari pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi, dan untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan langsung kebagian sekretariat jenderal DPR, ungkap Fahri.
editor : tim redaksi
